Jelang HUT ke X, Pemkab MBD Gelar Gerak Jalan Santai |
- Jelang HUT ke X, Pemkab MBD Gelar Gerak Jalan Santai
- Nikmati Uniknya Keindahan Air Terjun Kahatola di Loloda
- TPID Kota Ternate Terbaik se Indonesia, Burhan Abdurahman Terima Penghargaan
- Burhan Abdurahman Hadiri Pembukaan Rakernas XIII APEKSI
- Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat
- Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat
- Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar
- Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu
- Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar
- Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu
- Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru
- Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru
- DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat
- DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat
- Shubahanallah, Menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Pangkat AKBP Malah Terciduk Bawa Sabu Sabu
- Oknum Polisi Berpangkat AKBP Tertangkap Bawa Sabu di Bandara Soekarno-Hatta
- KOREM 045/GAYA BUKA STAND & KAMPANYE KREATIF PEREKRUTAN CALON PRAJURIT
- Plt Walikota Pangkalpinang, Sopian resmikan pembukaan Turnamen Muharram Cup ke 2 Pangkal Arang
- Musda Badko HMI Sumut Usai , Najib : Kerukunan Harus selalu Kita Jaga
- Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
- Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K
- Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu
- Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
- Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K
- Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori
| Jelang HUT ke X, Pemkab MBD Gelar Gerak Jalan Santai Posted: 29 Jul 2018 02:14 PM PDT  TIAKUR, LELEMUKU.COM - Guna menyongsong hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku yang ke-X, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD melaksanakan beberapa kegiatan, salah satu di antaranya adalah Gerak Jalan Santai pada Jumat (20/7).Gerak jalan santai tersebut diikuti oleh Wakil Bupati MBD Benjamin Th. Noach, Sekretaris Daerah (Sekda) MBD Drs. A. Siamiloy, M.Si, Kapolres MBD AKBP A. R. Tatuh, Kajari MBD Ivan Damanik, SH, para anggota TNI/POLRI, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah beserta staf yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam sambutannya untuk membuka acara Gerak Jalan Santai, Wabup Noach mengharapkan agar rangkaian kegiatan menyongsong HUT Kabupaten MBD dan nanti berkesinambungan sampai HUT RI, benar-benar dimaknai sebagai upaya bersama untuk menjalin kebersamaan, persatuan dan persatuan di antara pegawai maupun dan masyarakat. "Agar pelayanan dan pengabdian yang selama ini berjalan , biarlah semua itu semata-mata untuk Kabupaten Maluku Barat Daya dan untuk Negara Republik Indonesia tercinta," harap dia. (DiskominfoMBD) |
| Nikmati Uniknya Keindahan Air Terjun Kahatola di Loloda Posted: 29 Jul 2018 01:24 PM PDT  JAILOLO, LELEMUKU.COM - Keindahan alam Pulau Halmahera sangat luar bisa. Salah satunya adalah air terjun Kahatola di daerah Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara yang airnya langsung menggerojok ke laut.Untuk ke Kahatola, kita harus menyewa kapal cepat (speed boat) dari Pelabuhan Jailolo. Pelayaran ke Kahatola cukup melelahkan. Waktunya sekitar 3 jam dan ombaknya cukup besar. Tetapi, pemandangan sepanjang pantai barat Halmahera ini sangat indah. Sesampai di Kahatola, kita akan kagum menyaksikan tebing batu yang tinggi dan terjal mengelilingi pulau. Di salah satu bagian tebing karang yang terjal itulah terdapat air terjun Kahatola yang indah. Air terjun Kahatola bukan berasal dari aliran sungai, tetapi dari luberan air yang terkumpul di sebuah cekungan. Air tersebut, konon, berasal dari rembesan air tanah yang terkumpul dari air hujan dan tetesan-tetesan embun yang meresap ke dalam tanah dan humus di pulau ini. Air terjun ini mengucur sepanjang tahun. Konon, air terjun ini bukan berasal dari aliran sungai. Tetapi, dari rembesan air hujan dan embun yang terkumpul di sebuah cekungan di atas tebing, lalu jatuh sebagai air tejun. Air terjun ini wajib dikunjungi bagi turis yang melakukan diving ke Loloda. Untuk mencapai Loloda pun tidak mudah. Kita harus menuju Jailolo. Dari sana, kita bisa menggunakan speed boat .  Sayangnya, pelayaran dari ke Loloda cukup melelahkan. Saat cuaca cerah, pelayaran dengan speed boat bermesin ganda bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun, bila gelombang cukup tinggi, bisa lebih sampai 4 jam. (DisparMalut) |
| TPID Kota Ternate Terbaik se Indonesia, Burhan Abdurahman Terima Penghargaan Posted: 29 Jul 2018 01:19 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM memperoleh penghargaan TPID Award 2017, Kategori TPID Terbaik Kabupaten/Kota pada tingkat nasional. Pemberian penghargaan kepada Wali Kota Ternate itu, dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7).Rakornas yang mengusung tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif" itu, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran Kementerian, Kepala Polisi RI, dan seluruh kepala daerah di tanah air dari Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang diwakili oleh Walikota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM, memperoleh penghargaan TPID Award 2017, yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penghargaan nasional yang sangat prestisius ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian Pokja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokjanas TPID) terhadap kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk periode tahun 2017. Penghargaan diberikan atas penilaian terhadap inovasi program TPID dalam menjaga kestabilan harga di daerahnya masing-masing, yang pada akhirnya tercermin dari angka inflasi yang rendah dan stabil. TPID Kota Ternate kemudian mampu meraih predikat sebagai TPID Terbaik Kabupaten/Kota bersama dengan Kota Padang, Kota Kediri, Kota Samarinda, dan Kota Makassar. TPID AWARD 2017 sendiri dibagi dalam tiga kategori, yakni TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota, TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota, dan kategori TPID Terbaik Tingkat Provinsi. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurahman,SH,MM menjelaskan bahwa keberhasilan TPID Kota Ternate untuk memperoleh predikat sebagai TPID Terbaik Kabupaten/Kota pada tingkat nasional merupakan hasil dari koordinasi dan kerja keras pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya yang selalu mendukung program TPID Kota ternate sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga dapat terjaga dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Tugas Waluyanto menjelaskan, salah satu inovasi program TPID Kota Ternate di tahun 2017 yang membuatnya berbeda dari daerah lain adalah inovasi hibah mobil bekas kepada kelompok tani dalam rangka memperlancar distribusi dan mengurangi biaya transportasi. Program ini telah menginspirasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan kegiatan serupa, yaitu pemberian 10 truk kepada petani binaan Pemerintah Provinsi di 5 kabupaten di Halmahera. Melalui inovasi tersebut dan program-program TPID Kota Ternate lainnya, angka inflasi Maluku Utara yang diukur melalui Kota Ternate tercatat sebesar 1,97% (yoy) pada tahun 2017, lebih rendah dari rata-rata 3 tahun terakhir (2015-2017) yang sebesar 2,80%(yoy). Kedepan diharapkan ada inovasi-inovasi baru yang terlahir dari TPID dalam rangka menekan laju inflasi. Dengan menekan laju inflasi, pada dasarnya kita menekan laju tingkat kemiskinan. (DiskomsandiTernate) |
| Burhan Abdurahman Hadiri Pembukaan Rakernas XIII APEKSI Posted: 29 Jul 2018 01:09 PM PDT  TARAKAN, LELEMUKU.COM - Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara H Burhan Abdurahman, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2018, yang dipusatkan di Hotel Tarakan Plaza Convention Center Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/7) pagi.Dalam Rakernas kali ini, APEKSI mengusung tema, "Penguatan Kerja Sama Antar Daerah Mengoptimalkan Potensi Daerah" dengan tujuan agar tiap daerah dapat saling mendukung dalam memajukan daerah. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Hj Airin Rachmi Diany saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke XIII di Hotel Tarakan Plaza Convention Center mengatakan, APEKSI telah berkomitmen akan maju bersama-sama, mengedepankan potensi masing-masing, bukan justru melakukan persaingan antar daerah satu sama lainnya. Wali Kota Tangerang Selatan itu meminta, setiap amggota APEKSI untuk dapat saling mengisi kekurangan dan ikut mendukung potensi-potensi anggota APEKSI dalam segala bidang. "Satu kota dengan kota lainnya, memiliki potensi berbeda dan luar biasa, namun disisi lainnya, ada kekurangan-kekurangan daerah, sehingga bisa saling memenuhi," tukasnya. Airin mengatakan, peran Gubernur sangat penting, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, sangat positif sebagai jembatan komunikasi antara kabupaten dan kota, untuk bisa saling berbagi dan mengisi. "Contoh kami pak, Tangerang Selatan kalau mau buang sampah harus ke Bogor, karena di sana punya potensi, kalau ini tidak ada koordinasi dan kerjasama lintas atar propinsi atau diluar propinsi, sehingga perlu ada gubernur di dalamnya," paparnya. Sementara itu, Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman saat dimintai komentarnya mengatakan, Rakernas APEKSI ini merupakan ajang silaturrahmi seluruh Wali Kota yang ada di Imdonesia. Selain silatirrahmi, Rekernas juga akan membahas terkait kerjasama antar Kota anggota APEKSI, "sesuai tema Rakernas ke-XIII ini, kita akan membahas soal penguatan kerjasama antar daerah, dengan mengoptimalkan potensi daerah masing-masing," kata Wali Kota yang akrab disapa Haji Bur. Salah satu rangkaian kegiatan Rakernas, kata Haji Bur, adalah expo atau pameran potensi daerah baik produk unggulan maupun potensi wisata dan investasi. "Bagi saya, expo ini sangat penting karena melalui expo ini, kita bisa mempromosikan hasil-hasil daerah atau potensi-potensi daeeah yang ada terutama pariwisata, investasi dan produk-produk UMKM," kata Haji Bur. Dia berharap,.dengan keikutsertaan dua OPD yakni Dinas Pariwisata dan Disperindag, bisa lebih memperkenalkan Ternate kepada seluruh masyarakat khsusnya peserta Rakernas yang berjumlah kurang lebih 3.500 orang. (DiskomsandiTernate) |
| Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat Posted: 29 Jul 2018 01:09 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masalah tapal batas antar kabupaten pada satu wilayah adat, kini menjadi bagian yang sulit untuk dipecahkan. Faktor pemicunya adalah proses pembentukan distrik dan kampung yang sebelumnya dibentuk keluar dari regulasi maupun aturan yang berlaku.Tak jarang pun terjadi saling caplok wilayah sehingga menimbulkan sedikit perselisihan antar kabupaten. Sebab biasanya pencaplokan kampung yang berdampingan untuk membentuk distrik dengan alasan pelayanan lebih dekat, masih satu budaya dan lain sebagainya. Menyikapi hal demikian, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai kedepan perlu ada strategi yang tepat dalam penyelesaian tapal batas. Yakni dengan dilakukan per wilayah adat, dengan para asisten sekda maupun kepala bagian pemerintahan, wajib menjadi motor dalam penyelesaiannya, guna menggerakan seluruh sumber daya dan dukungan yang ada sebagai upaya penyelesaian permasalahan itu. Hal itu disampaikan Gubernur Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Johana OA Rumbiak, pada Rapat Koordinasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jumat (27/7), di Jayapura. Dia berharap, penataan distrik dan kampung di sebagian kabupaten menjadi hal yang tak terbendung. Dimana hal itu memang dibolehkan oleh regulasi, hanya saja mesti taat pada regulasi terutama syarat administrasi, syarat fisik kewilayahan serta usia pembentukan. Dilain pihak, khusus untuk Papua saat ini kondisi realitas di kabupaten justru berbeda, dimana hampir pasti bupati menetapkan Perda Pembentukan Kecamatan/Distrik dengan melantik Kepala Distrik, selanjutnya berkonsultasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Sehingga inilah yang meninggalkan persoalan panjang. Makanya, saya berharap sekali lagi kepada para asisten dan kepala bagian pemerintahan sebagai pionir bagi Bupati dan Walikota, agar mengarahkan proses yang benar dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang distrik," jelas dia. Sementara terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memposisikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, selain Undang-Undang Sektoral yang diberlakukan di Provinsi Papua, berlaku juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Sehingga dapat dipastikan bahwa Gubernur Papua menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang berbeda namun saling berkaitan. "Tiga urusan itu, yakni Gubernur Papua menyelenggarakan urusan Otsus, menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah dan berkedudukan sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah." "Sehingga melalui kegiatan ini Soedarmo akan berdiskusi tentang bagaimana Gubernur Papua memposisikan dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebab Gubernur membutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pembinaan, supervisi dan wewenang yang ditegaskan dalam UU," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Harap Penyelesaian Tapal Batas Diusulkan Per Wilayah Adat Posted: 29 Jul 2018 01:04 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masalah tapal batas antar kabupaten pada satu wilayah adat, kini menjadi bagian yang sulit untuk dipecahkan. Faktor pemicunya adalah proses pembentukan distrik dan kampung yang sebelumnya dibentuk keluar dari regulasi maupun aturan yang berlaku.Tak jarang pun terjadi saling caplok wilayah sehingga menimbulkan sedikit perselisihan antar kabupaten. Sebab biasanya pencaplokan kampung yang berdampingan untuk membentuk distrik dengan alasan pelayanan lebih dekat, masih satu budaya dan lain sebagainya. Menyikapi hal demikian, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai kedepan perlu ada strategi yang tepat dalam penyelesaian tapal batas. Yakni dengan dilakukan per wilayah adat, dengan para asisten sekda maupun kepala bagian pemerintahan, wajib menjadi motor dalam penyelesaiannya, guna menggerakan seluruh sumber daya dan dukungan yang ada sebagai upaya penyelesaian permasalahan itu. Hal itu disampaikan Gubernur Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Johana OA Rumbiak, pada Rapat Koordinasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jumat (27/7), di Jayapura. Dia berharap, penataan distrik dan kampung di sebagian kabupaten menjadi hal yang tak terbendung. Dimana hal itu memang dibolehkan oleh regulasi, hanya saja mesti taat pada regulasi terutama syarat administrasi, syarat fisik kewilayahan serta usia pembentukan. Dilain pihak, khusus untuk Papua saat ini kondisi realitas di kabupaten justru berbeda, dimana hampir pasti bupati menetapkan Perda Pembentukan Kecamatan/Distrik dengan melantik Kepala Distrik, selanjutnya berkonsultasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Sehingga inilah yang meninggalkan persoalan panjang. Makanya, saya berharap sekali lagi kepada para asisten dan kepala bagian pemerintahan sebagai pionir bagi Bupati dan Walikota, agar mengarahkan proses yang benar dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang distrik," jelas dia. Sementara terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memposisikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, selain Undang-Undang Sektoral yang diberlakukan di Provinsi Papua, berlaku juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Sehingga dapat dipastikan bahwa Gubernur Papua menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang berbeda namun saling berkaitan. "Tiga urusan itu, yakni Gubernur Papua menyelenggarakan urusan Otsus, menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah dan berkedudukan sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah." "Sehingga melalui kegiatan ini Soedarmo akan berdiskusi tentang bagaimana Gubernur Papua memposisikan dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebab Gubernur membutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pembinaan, supervisi dan wewenang yang ditegaskan dalam UU," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar Posted: 29 Jul 2018 01:04 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui dinas kehutanan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi ancaman penebangan liar oleh pihak tertentu yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem alam setempat.Hal ini berkenaan dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini, dinas kehutanan menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang. Ribuan batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. "Makanya masyarakat terlebih pihak adat mesti ikut berperan dalam melakukan pengawasan hutan di daerah masing-masing." "Kalau perlu jika ada yang melihat penebangan liar di daerahnya, silahkan segera laporkan kepada kami. Yang pasti kami akan segera tindaklanjuti karena sudah saatnya kita menjaga hutan Papua," terang Ormuseray di Jayapura, Senin (23/7). Menurutnya, hasil temuan kayu-kayu kemarin kini dalam proses pengamanan barang bukti di kantor unit kerja Kabupaten Jayapura. Para pelaku sedang didalami dan akan segera dipanggil untuk memberikan keterangan. "Karena itu, kita pun saat ini terus melakukan operasi rutin berupa penertiban hasil hutan. Mengapa demikian, karena sampai saat ini penebangan liar masih marak di Papua. Apalagi ini merupakan perintah langsung dari penjabat gubernur," terang dia. Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan Papua, Ade Ridwan mengatakan kajian mengenai perambahan hutan sedang berjalan. Hanya saja karena jumlahnya sangat banyak, sehingga masih dalam proses pengungkapan, setelah ini baru bisa diketahui berapa besar kerugian negara. "Sebab saat ini perambahan hutan juga ada keterlibatan masyarakat, hal ini dikarenakan desakan ekonomi yang mengharuskan mereka melakukan ini. Makanya, kita harapkan ada peran serta masyarakat untuk bisa meminimalisasi hal seperti ini," harapnya. (diskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu Posted: 29 Jul 2018 01:04 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo dalam satu kesempatan kemarin, di Jayapura. "LPPD yang sudah baik harus dipertahankan dan peringkat LPPD Kabupaten/Kota yang belum baik harus diperbaiki. Ini yang saya imbau kepada kabupaten dan kota supaya kita tetap mempertahankan bahkan tingkatkan pemeringkatan dari pusat," terang dia. Menurut dia, LPPD merupakan raport pemerintah daerah dalam merekam penyelenggaraan tahun berjalan. Sementara dalam dua tahun terakhir (2015-2016), LPPD Provinsi Papua mengalami penurunan di peringkat 33 dari 34 Provinsi diseluruh Indonesia. Tentu penilaian peringkat berdasarkan agregasi LPPD kabupaten/kota. Dengan demikian, kontribusi kabupaten/kota sangat besar peranannya dalam menunjang peringkat LPPD provinsi. Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD. Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat. Dia tambahkan, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua tak memberi pendampingan khusus bagi kabupaten dalam penyampaian LPPD, sebagaimana instruksi Sekda Papua Hery Dosinaen. Hanya saja, pihaknya memberi dorongan maupun penekanan supaya kabupaten yang tidak melaporkan LPPD, agar segera berbenah sehingga menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya penegasan serupa disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dia mengintrusikan seluruh instansi agar menyediakan data penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu supaya tak mendapat penilaian negatif. |
| Masyarakat Diajak Adat Ikut Awasi Penebangan Liar Posted: 29 Jul 2018 12:59 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui dinas kehutanan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi ancaman penebangan liar oleh pihak tertentu yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem alam setempat.Hal ini berkenaan dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini, dinas kehutanan menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang. Ribuan batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. "Makanya masyarakat terlebih pihak adat mesti ikut berperan dalam melakukan pengawasan hutan di daerah masing-masing." "Kalau perlu jika ada yang melihat penebangan liar di daerahnya, silahkan segera laporkan kepada kami. Yang pasti kami akan segera tindaklanjuti karena sudah saatnya kita menjaga hutan Papua," terang Ormuseray di Jayapura, Senin (23/7). Menurutnya, hasil temuan kayu-kayu kemarin kini dalam proses pengamanan barang bukti di kantor unit kerja Kabupaten Jayapura. Para pelaku sedang didalami dan akan segera dipanggil untuk memberikan keterangan. "Karena itu, kita pun saat ini terus melakukan operasi rutin berupa penertiban hasil hutan. Mengapa demikian, karena sampai saat ini penebangan liar masih marak di Papua. Apalagi ini merupakan perintah langsung dari penjabat gubernur," terang dia. Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan Papua, Ade Ridwan mengatakan kajian mengenai perambahan hutan sedang berjalan. Hanya saja karena jumlahnya sangat banyak, sehingga masih dalam proses pengungkapan, setelah ini baru bisa diketahui berapa besar kerugian negara. "Sebab saat ini perambahan hutan juga ada keterlibatan masyarakat, hal ini dikarenakan desakan ekonomi yang mengharuskan mereka melakukan ini. Makanya, kita harapkan ada peran serta masyarakat untuk bisa meminimalisasi hal seperti ini," harapnya. (diskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu Posted: 29 Jul 2018 12:59 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo dalam satu kesempatan kemarin, di Jayapura. "LPPD yang sudah baik harus dipertahankan dan peringkat LPPD Kabupaten/Kota yang belum baik harus diperbaiki. Ini yang saya imbau kepada kabupaten dan kota supaya kita tetap mempertahankan bahkan tingkatkan pemeringkatan dari pusat," terang dia. Menurut dia, LPPD merupakan raport pemerintah daerah dalam merekam penyelenggaraan tahun berjalan. Sementara dalam dua tahun terakhir (2015-2016), LPPD Provinsi Papua mengalami penurunan di peringkat 33 dari 34 Provinsi diseluruh Indonesia. Tentu penilaian peringkat berdasarkan agregasi LPPD kabupaten/kota. Dengan demikian, kontribusi kabupaten/kota sangat besar peranannya dalam menunjang peringkat LPPD provinsi. Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD. Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat. Dia tambahkan, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua tak memberi pendampingan khusus bagi kabupaten dalam penyampaian LPPD, sebagaimana instruksi Sekda Papua Hery Dosinaen. Hanya saja, pihaknya memberi dorongan maupun penekanan supaya kabupaten yang tidak melaporkan LPPD, agar segera berbenah sehingga menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya penegasan serupa disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dia mengintrusikan seluruh instansi agar menyediakan data penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu supaya tak mendapat penilaian negatif. |
| Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru Posted: 29 Jul 2018 12:59 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Kantor Penghubung di Jakarta, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kondisi dan perkembangan pembangunan di Bumi Cenderawasih melalui program Papua Update.Melalui Papua Update ini diharapkan dunia internasional semakin mengetahui provinsi tertimur di Indonesia ini, termasuk perkembangan pembangunannya serta kondisi terakhir yang terjadi. Demikian disampaikan Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, kemarin. Dikatakan Alexander, sosialisasi yang digelar tersebut juga merupakan instruksi Penjabat Gubernur Papua dimana dirinya turut menjadi salah satu narasumber utama pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Selandia Baru, yang ditujukan kepada para diplomat dan mahasiswa dari berbagai kota di Selandia Baru. "Sehingga pada kesempatan itu, kami paparkan data dan informasi tentang capaian-capaian pembangunan di Provinsi Papua sampai tahun 2018." "Berikut, indikator-indikator pembangunan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan harapan mahasiswa dan diplomat Indonesia yang ada di Selandia Baru, bisa memahami untuk selanjutnya menjelaskan kondisi Papua kepada masyarakat Selandia Baru," ucap dia. Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand, Kerajaan Tango dan Samoa, Tantowi Yahya pada kesempatan itu menyambut baik kegiatan Papua Update itu. "Kami merasa saat ini mempunyai partner yang tepat dalam membangun informasi dan dukungan mengenai Papua, apalagi datangnya langsung dari Pemda setempat. Karenanya, kegiatan Papua Update ini kami anggap sangat tepat dalam menyebarluaskan informasi tentang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri." Terang dia Dia berharap terbangun sinergitas antara Pemda Papua dengan Pemerintah Pusat untuk menangani isu tentang Papua. Sebab gerakan-gerakan yang mengkritisi tentang Papua di luar negeri masih terus berlangsung. (DiskominfoPapua) |
| Kantor Penghubung Jakarta Sosialisasikan Papua Update di Selandia Baru Posted: 29 Jul 2018 12:54 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Kantor Penghubung di Jakarta, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kondisi dan perkembangan pembangunan di Bumi Cenderawasih melalui program Papua Update.Melalui Papua Update ini diharapkan dunia internasional semakin mengetahui provinsi tertimur di Indonesia ini, termasuk perkembangan pembangunannya serta kondisi terakhir yang terjadi. Demikian disampaikan Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, kemarin. Dikatakan Alexander, sosialisasi yang digelar tersebut juga merupakan instruksi Penjabat Gubernur Papua dimana dirinya turut menjadi salah satu narasumber utama pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Selandia Baru, yang ditujukan kepada para diplomat dan mahasiswa dari berbagai kota di Selandia Baru. "Sehingga pada kesempatan itu, kami paparkan data dan informasi tentang capaian-capaian pembangunan di Provinsi Papua sampai tahun 2018." "Berikut, indikator-indikator pembangunan seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan harapan mahasiswa dan diplomat Indonesia yang ada di Selandia Baru, bisa memahami untuk selanjutnya menjelaskan kondisi Papua kepada masyarakat Selandia Baru," ucap dia. Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand, Kerajaan Tango dan Samoa, Tantowi Yahya pada kesempatan itu menyambut baik kegiatan Papua Update itu. "Kami merasa saat ini mempunyai partner yang tepat dalam membangun informasi dan dukungan mengenai Papua, apalagi datangnya langsung dari Pemda setempat. Karenanya, kegiatan Papua Update ini kami anggap sangat tepat dalam menyebarluaskan informasi tentang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri." Terang dia Dia berharap terbangun sinergitas antara Pemda Papua dengan Pemerintah Pusat untuk menangani isu tentang Papua. Sebab gerakan-gerakan yang mengkritisi tentang Papua di luar negeri masih terus berlangsung. (DiskominfoPapua) |
| DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat Posted: 29 Jul 2018 12:54 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong pemerintah daerah untuk membuat Perda Kampung Adat, guna memaksimalkan pembangunan serta investasi yang berpotensi masuk pada satu wilayah.Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim, di Jayapura, baru-baru ini. Menurut dia, jika selama ini pihak pengusaha mengeluhkan masalah ulayat (tanah), maka Perda Kampung Adat merupakan solusi terbaik, sebab didalamnya mengatur keterlibatan masyarakat pemilik ulayat untuk ikut didalam proses pembangunan maupun investasi itu, "Sebab kalau kita melibatkan pihak adat dalam pembangunan, saya yakin dengan sendirinya kita masuk lebih gampang. Karena selain memproteksi tatanan adat, pemilik ulayat ini benar-benar dilibatkan dalam pembangunan," terang dia. Masih dikatakan, Perda Kampung Adat benar-benar akan menjadi solusi yang menunjang pembangunan diatas tanah ini. Sebab orang Papua sangat kental, sehingga adat tak bisa dipisahkan dengan proses pembangunan maupun investasi "Makanya sampai saat ini adat itu masih bertahan. Mungkin kita coba contoh pemerintahan di Kabupaten Jayapura, yang kini sekian lama kita tidak lagi mendengar proses palang-memalang. Mengapa, karena masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan." "Dan ketika mereka terlibat dan ada perhatian saya yakin pembangunan akan jalan baik. Kenapa sering ada palang memalang sebenarnya mereka butuhkan perhatian. Makanya, mari panggil dan duduk bersama, saya pikir semua akan membaik," terang dia. Sementara terkait rencana investasi pengelolaan sagu di Provinsi Papua, dia memastikan, jika Perd Kampung Adat digodok secepatnya maka dipastikan investasi akan masuk dengan sendirinya. "Sebab sebelumnya kita dengar pihak PT. Sampoerna di Kabupaten Jayapura kemarin terkendala masalah tanah saat hendak berusaha. Maka, solusinya kita harap Perda ini segera digodok. Sehingga ada pelibatan pihak adat, juga ada kepastian berusaha bagi pihak pengusaha yang akan berinvestasi diatas tanah ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| DPRP Dorong Pemda Buat Peraturan Daerah Kampung Adat Posted: 29 Jul 2018 12:49 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong pemerintah daerah untuk membuat Perda Kampung Adat, guna memaksimalkan pembangunan serta investasi yang berpotensi masuk pada satu wilayah.Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Papua Herlin Beatrix Monim, di Jayapura, baru-baru ini. Menurut dia, jika selama ini pihak pengusaha mengeluhkan masalah ulayat (tanah), maka Perda Kampung Adat merupakan solusi terbaik, sebab didalamnya mengatur keterlibatan masyarakat pemilik ulayat untuk ikut didalam proses pembangunan maupun investasi itu, "Sebab kalau kita melibatkan pihak adat dalam pembangunan, saya yakin dengan sendirinya kita masuk lebih gampang. Karena selain memproteksi tatanan adat, pemilik ulayat ini benar-benar dilibatkan dalam pembangunan," terang dia. Masih dikatakan, Perda Kampung Adat benar-benar akan menjadi solusi yang menunjang pembangunan diatas tanah ini. Sebab orang Papua sangat kental, sehingga adat tak bisa dipisahkan dengan proses pembangunan maupun investasi "Makanya sampai saat ini adat itu masih bertahan. Mungkin kita coba contoh pemerintahan di Kabupaten Jayapura, yang kini sekian lama kita tidak lagi mendengar proses palang-memalang. Mengapa, karena masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan." "Dan ketika mereka terlibat dan ada perhatian saya yakin pembangunan akan jalan baik. Kenapa sering ada palang memalang sebenarnya mereka butuhkan perhatian. Makanya, mari panggil dan duduk bersama, saya pikir semua akan membaik," terang dia. Sementara terkait rencana investasi pengelolaan sagu di Provinsi Papua, dia memastikan, jika Perd Kampung Adat digodok secepatnya maka dipastikan investasi akan masuk dengan sendirinya. "Sebab sebelumnya kita dengar pihak PT. Sampoerna di Kabupaten Jayapura kemarin terkendala masalah tanah saat hendak berusaha. Maka, solusinya kita harap Perda ini segera digodok. Sehingga ada pelibatan pihak adat, juga ada kepastian berusaha bagi pihak pengusaha yang akan berinvestasi diatas tanah ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Posted: 29 Jul 2018 12:40 PM PDT  Ini dibuktikan dengan dugaan tertangkapnya oknum perwira polisi berpangkat AKBP. Shubahanallah, oknum ini malah menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (AKBP Hartono,Red) .   Brigjen Polisi, Mohammad Iqbal , Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, membesarkan pencopotan jabatan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (AKBP Hartono) karena dugaan membawa sejumlah sabu-sabu saat akan terbang ke Kendari. " Yang bersangkutan telah diamankan dan dalam pemeriksaan di Revisi Propam Mabes Polri, " katanya ,kepada media , Minggu (29/7/2018). Informasi yang di inpun, Join News Network (JNN) , menyebut terduga Hartono yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (28/7) diduga membawa sabu. Petugas berhasil mengetahuinya saat Hartono saat melewati mesin x-ray di bandara, petugas Avsec curiga Hartono, ada serbuk putih ditemukan di sana. Tanpa ada perlawanan petugas Avsec mengamankan pelaku dan menyerahkannya oknum polisi ini ke polisi setempat untuk proses selanjutnya. (JNN/NAS). Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Shubahanallah, Menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Pangkat AKBP Malah Terciduk Bawa Sabu Sabu . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Oknum Polisi Berpangkat AKBP Tertangkap Bawa Sabu di Bandara Soekarno-Hatta Posted: 29 Jul 2018 12:40 PM PDT JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Pantas saja menekanan beredarnya narkotika di negara kita (Indonesia) mengalami kesulitan karena yang seharusnya membarantas peredaran tersebut justru dilakukan oleh oknum aparat itu sendiri. Ini dibuktikan dengan dugaan tertangkapnya oknum perwira polisi berpangkat AKBP. Shubahanallah, oknum ini malah menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (AKBP Hartono,Red) . Brigjen Polisi, Mohammad Iqbal , Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, membesarkan pencopotan jabatan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (AKBP Hartono) karena dugaan membawa sejumlah sabu-sabu saat akan terbang ke Kendari. " Yang bersangkutan telah diamankan dan dalam pemeriksaan di Revisi Propam Mabes Polri, " katanya ,kepada media , Minggu (29/7/2018). Informasi yang di inpun, Join News Network (JNN) , menyebut terduga Hartono yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (28/7) diduga membawa sabu. Petugas berhasil mengetahuinya saat Hartono saat melewati mesin x-ray di bandara, petugas Avsec curiga Hartono, ada serbuk putih ditemukan di sana. Tanpa ada perlawanan petugas Avsec mengamankan pelaku dan menyerahkannya oknum polisi ini ke polisi setempat untuk proses selanjutnya. (JNN/NAS). Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum Polisi Berpangkat AKBP Tertangkap Bawa Sabu di Bandara Soekarno-Hatta . Silahkan membaca berita lainnya. |
| KOREM 045/GAYA BUKA STAND & KAMPANYE KREATIF PEREKRUTAN CALON PRAJURIT Posted: 29 Jul 2018 12:40 PM PDT  PANGKALPINANG-BABEL | OBOR KEADILAN - Minggu pagi (28/07/18) bertempat dititik Nol Ibu Kota Provinsi Kep. Babel tepatnya di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) pasukan Korem 045/Garuda Jaya menggelar kampanye kreatif dalam rangka perekrutan calon Prajurit Karier TNI Angkatan Darat tahun 2018 serta membuka stand informasi penerimaan prajurit TNI AD. Korem 045/Gaya menurunkan belasan prajurit berpakaian Dinas Lapangan (PDL) dari Satuan Ajudan Jenderal Korem (Ajenrem) yang ditugaskan dan dipimpinan secara langsung oleh Ka Ajenrem Kapten Caj Agus Suatma diterjunkan dalam kampanye kreatif tersebut. Dalam kesempatan kegiatan kampanye kreatif yang dilaksanakan antara lain membuka stand informasi penerimaan prajurit TNI AD di pusat keramaian kota Pangkalpinang tersebut diikuti dengan membagikan brosur yang telah disediakan oleh pihak Korem 045/Gaya yang sangat berhubungan dengan penerimaan calon prajurit baik itu untuk calon Perwira, Bintara maupun Tamtama. Pada kesempatan itu juga, pihak korem 045/Gaya yang bertugas akan selalu memberikan penjelasan secara singkat mengenai informasi dan tata cara serta persyaratan yang dipersiapkan oleh calon sebagai ketentuan menjadi Prajurit di TNI AD bagi para pengunjung yang datang yang mengetahui detail informasi seputaran penerimaan TNI AD. Ungkap Ka Ajenrem Agus Suatma, maksud dan tujuan Tujuan dilaksanakan kegiatan kampanye kreatif yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perekrutan calon prajurit, khususnya sekarang ini pendaftaran calon Bintara Prajurit Karier telah di buka. "Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat merekrut calon prajurit semaksimal mungkin ",terangnya.(Sumarwan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KOREM 045/GAYA BUKA STAND & KAMPANYE KREATIF PEREKRUTAN CALON PRAJURIT . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Plt Walikota Pangkalpinang, Sopian resmikan pembukaan Turnamen Muharram Cup ke 2 Pangkal Arang Posted: 29 Jul 2018 12:40 PM PDT  Pangkalpinang (Pangkal Arang)-BABEL | OBOR KEADILAN - Demi menjunjung tinggi sportifitas dan mempererat serta menyambung talisilahturahmi dengan mengangkat tema "Rayakan Tradisi Rekatkan Silahturahmi", Minggu sore (29/07/18) bertempat di Lapangan Bola Pangkal Arang Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang. Plt. Walikota Pangkal M. Sopian didampingi Kadispora Babel membuka secara resmi turnamen Muharram Cup ke 2 tahun 2018, dihadiri juga Camat Pangkalbalam, Lurah Ketapang, Kabag Humas Pemkot Pangkalpinang serta para undangan lainnnya. Pembukaan dilakukan dengan penendangan bola pertama oleh M. Sopian dilanjutkan pertandingan pertama turnamen eksebisi bola kaki antara pihak Kecamatan Pangkal Balam melawan pihak Kelurahan Ketapang. Pada kesempatan yang diberikan panitia pelaksana, dalam sambutan Gubernur Babel Erzaldi diwakilkan Kadispora Babel H. Suharto,SE,MM mengharapkan adanya kemajuan perkembangan bola kaki khususnya di Bangka Belitung agar bisa berkembang dan maju bisa membawa nama baik Di Babel untuk mewakili di tinggkat Nasional dan Internasional. "Saya yakin dengan adanya kegiatan seperti ini, akan menumbuhkan dan bisa menghasilkan bibit-bibit atlit bola yang baik. Kita berharapkan ada putra - putri yang bisa mengharumkan nama baik Babel dan bisa mewakili di sea games dan asian game kedepanya dan kami juga mewakili pemerintah daerah Provinsi Babel akan mendukung kemajuan khususnya pengembangan lapangan Bola Pangkal Arang untuk saat ini dan nantinya juga kita akan tindaklanjuti agar lebih baik, kita ajukan serta kita arahkan ke depannnya agar bisa lebih baik lagi kondisinya", Tutur Suharto. Sementara dalam sambutan Plt Walikota Pangkalpinang M. Sopian dalam turnamen Muharram Cup menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah yang kedua kalinya dan juga merupakan swadaya masyarakat secara murni di Muharram Cup untuk tahun kedua kali dilaksanan. "Belum banyak support dari pihak Pemkot Pangkalpinang serta dari pihak pemprov Babel juga. Kami berharap kedepan nanti adanya dukungan segenap pihak baik pemkot maupun pemprov. Hal ini terbuka dan sudah wajib hukumnya kita saling bersinergi untuk kegiatan seperti ini kedepannya, ada dukungan dan diharapkan tahun pertama dan kedua nantianya sebagai percobaan event turnamen dan tahun ke tiga menjadi event terbaik yang akan menjadi tolak ukur kemajuan dan harus berjalan seterusnya dan kita akan laksanakan kegiatan ini diketahui halayak ramai", pinta mantan camat Rangkui ini. Sopian menambahkan agar selanjutnya ajang turnamen ini merupakan serta menambahkan silahturahmi masyarakat bangka belitung lebih baik dan terwujud pembangunan yang lebih baik dan bisa membantu proses pembangunan secara fisik dan non fisik. "Utamakan silaturahim dan jaga sportifitas, Saya harap para peserta, wasit dan juri laksanakan kegiatan turnamen secara sportifitas saling menjaga keamanan dan kenyamanan di tenpat ini, Jauhi keributan dan Lakukan tugas dengan profesional pada giat turnamen ini", singgung Sopian lagi. Sementara dari informasi panitia pelaksana, diketahui sebanyak 72 club team sepak bola yang ikut dalam turnamen Muharam Cup 2018 di Pangkal Arang dengan biaya pendaftaran per club sebesar 250 ribu, peresmian petandingan awal pembukaan turnamen diikuti dengan pertandingan eksebisi antara kecamatan pangkalbalam dengan kelurahan ketapang. (Sumarwan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Plt Walikota Pangkalpinang, Sopian resmikan pembukaan Turnamen Muharram Cup ke 2 Pangkal Arang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Musda Badko HMI Sumut Usai , Najib : Kerukunan Harus selalu Kita Jaga Posted: 29 Jul 2018 12:40 PM PDT
Media Nasional Obor Keadilan | Musda (Musyawarah Daerah) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumaters Utara yang dibuka Senin (23/7) lalu berlangsung selama 6 hari berlangsung dengan aman dan tertib. Dibuka oleh Ketua Umum PB HMI R. Saddam Al-Jihad di Hotel Saka Premiere Senin malam. Seluruh Cabang turut menghadiri Musda tersebut. Setelah 6 hari diadakan, forum berjalan dengan baik sampai dialihkan forum di aula Dinas Pertanian, (Jalan A.H Nasution) Medan, Minggu (29/7). Forum berjalan dengan lancar, dengan diikuti oleh 3 calon Kandidat Ketua Umum Badko HMI Sumut yakni, Mustafa Habib, Taufik H, dan M. Alwi Hasbi Silalahi. Setelah dilaksanakan pemungutan suara, keluarlah hasil Muhammad Alwi Hasbi Silalahi terpilih menjadi Ketua Umum Badko HMI Sumut Periode 2018-2020 dengan Perolehan suara 12, Mustafa Habib 8 dan Taufik H 1 pada Senin (30/7). Saat diwawancarai, M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan tetap menjaga kekompakan, dan kehormatan himpunanan sebagai asas Perjuangan kita, "kita harus jaga kekompakan, kami mengucapkan terimakasih atas kontestasi yang damai serta selamat untuk kita semua, saya siap untuk berbuat lebih, berbuat baik demi kemajuan himpunan dengan ijtihad yang arif dan bijaksana, tutur Hasbi. Muhammad Najib (Ketua Umum HMI Komisariat FSH UINSU), saat dimintai keterangan tentang M. Alwi Hasbi Silalahi terpilih yang merupakan lahir dari komisariat yang dipimpinnya, "Bang Hasbi adalah mentor, guru dan teladan bagi kami adik-adiknya, saya mengucapkan selamat dan sukses untuknya, tutur Najib. Najib menambahkan, "Mari senantiasa kita tetap jaga kerukunan, perjuangan baru dimulai, sekaranglah saatnya kader-kader HMI Sumut merasakan langkah-langkah yang masif dan komprehensif lewat kempemimpinan bang Hasbi dengan Jargon "ijtihadnya", tandas Najib." Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Musda Badko HMI Sumut Usai , Najib : Kerukunan Harus selalu Kita Jaga . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON. "Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON," terang Noak, baru-baru ini. Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. "Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura," terang dia. Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. "Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing." "Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen minta para Kepala Dinas Kelautan pada 13 kabupaten di Bumi Cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.Hal demikian disampaikan Sekda pada Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (26/7), di Jayapura. Menurut dia, sejumlah kabupaten di pesisir pantai sebenarnya sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari zona 0 - 4 mil dari garis pantai. Sayangnya terjadi perubahan undang-undang terhadap pengeloaan wilayah laut yang dihitung mulai dari 0 – 12 mil dari garis pantai. Dengan demikian, pihaknya kini berpacu untuk membuat rancangan Perda ini dengan difasilitasi kementerian dan lembaga terkait. Sebab tujuan dari RZWP3K, hanya satu yakni untuk kepentingan kesejateraan masyarakat di wilayah Papua. "Makanya kita harap penyelesaian Perda RZWP3K harus pro aktif dari instansi terkait. Sehingga kedepan perlu dibuka satu posko khusus untuk menuntaskan perda tersebut." "Untuk itu, saya minta kita smeua harus berkomitmen menyelesaikan masalah itu sehingga selama penyusunan Perda RZWP3K, mesti disinkronkan dengan Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Bahkan rancangan Perda RZWP3K harus diselesaikan dalam tahun ini," punkasya. Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Maritim Sahat Panggabean minta Kemenko Maritim berkomitmen mendorong semua provinsi untuk segera tuntaskan Perda RZWP3K. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada semua provinsi untuk menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasca peninjauan pengelolaan pabrik dan home industri tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, pekan lalu, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta para bupati untuk segera mengkoordinasikan pengembangannya di masing-masing wilayahnya."Jangan tunda-tunda lagi. Saya harap pekan ini sudah bisa mulai dikoordinasikan bersama pihak terkait untuk pengelolaannya. Sebab sekali lagi kita jangan ambil acara seremonialnya saja, tetapi langung kerjakan." "Kalau perlu tenaga ahli untuk pembuatan kilang, silahkan minta tolong ke Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pengelolaan maupun pengembangan sagu di Papua," imbau Soedarmo, pekan kemarin, dalam satu kesempatan. Dikatakan, potensi lahan sagu di Papua mencapai sekitar 4,7 juta hektar, berbanding terbalik dengan Kepulauan Meranti yang hanya 100 ribu hektar, namun dinilai sukses dan bahkan telah mengekspor tepung sagu ke sejumlah negara di benua asia. "Papua ini pohon sagunya tumbuh sendiri sementara di Kepulauan Meranti ditanam dan dibudidaya. Sehingga amat disayangkan jika potensi yang ada tak dikembangkan. Sehingga kita harap kedepan potensi sagu ini bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah-daerah penghasil," kata dia. Dia tambahkan, keinginannya untuk mendorong pengelolaan sagu di Papua semata-mata kepedulian kepada masyarakat pemilik ulayat agar diberdayakan dan memiliki pendapatan guna meningkatkan taraf hidup maupun perekonomiannya. Oleh karenanya, dalam sisa jabatan yang dimiliki tersebut, dirinya akan mendorong seluruh bupati untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pohon sagu di Papua. "Sebab besar harapan saya nanti setelah sudah tidak menjabat, pemanfaatan sagu ini bisa terus berjalan. Untuk itu, nanti saya harap pemimpin baru di Papua bisa terus mendorong agar pemanfaatan sagu bisa berjalan sesuai dengan harapan," terangnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua beserta Bupati Jayapura, Bupati Supiori, Wakil Bupati Merauke, Wakil Bupati Mappi serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kunjungan itu bertujuan melihat langsung pemanfaatan dan pengelolaan sagu di wilayah tersebut untuk selanjutnya ditiru dan diterapkan di Papua, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (DiskominfoPapua) |
| Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata Posted: 29 Jul 2018 11:39 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON. "Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON," terang Noak, baru-baru ini. Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. "Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura," terang dia. Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. "Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing." "Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K Posted: 29 Jul 2018 11:39 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen minta para Kepala Dinas Kelautan pada 13 kabupaten di Bumi Cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.Hal demikian disampaikan Sekda pada Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (26/7), di Jayapura. Menurut dia, sejumlah kabupaten di pesisir pantai sebenarnya sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari zona 0 - 4 mil dari garis pantai. Sayangnya terjadi perubahan undang-undang terhadap pengeloaan wilayah laut yang dihitung mulai dari 0 – 12 mil dari garis pantai. Dengan demikian, pihaknya kini berpacu untuk membuat rancangan Perda ini dengan difasilitasi kementerian dan lembaga terkait. Sebab tujuan dari RZWP3K, hanya satu yakni untuk kepentingan kesejateraan masyarakat di wilayah Papua. "Makanya kita harap penyelesaian Perda RZWP3K harus pro aktif dari instansi terkait. Sehingga kedepan perlu dibuka satu posko khusus untuk menuntaskan perda tersebut." "Untuk itu, saya minta kita smeua harus berkomitmen menyelesaikan masalah itu sehingga selama penyusunan Perda RZWP3K, mesti disinkronkan dengan Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Bahkan rancangan Perda RZWP3K harus diselesaikan dalam tahun ini," punkasya. Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Maritim Sahat Panggabean minta Kemenko Maritim berkomitmen mendorong semua provinsi untuk segera tuntaskan Perda RZWP3K. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada semua provinsi untuk menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. (DiskominfoPapua) |
| Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori Posted: 29 Jul 2018 11:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua pada tahun ini mulai fokus mengembangkan wisata alam mangrove, yang diharapkan mampu menyedot turis mancanegara maupun wisatawan lokal.Bupati Supiori Jules Warikar menilai, wisata alam mangrove di wilayahnya akan mampu menyaingi objek wisata serupa seperti di Pantai Indah Kapuk Jakarta. Pihaknya pun kini sementara menyiapkan sarana maupun prasarana terkait, termasuk pembangunan home stay atau rumah tinggal bagi wisatawan. "Tentu ini bukan sekedar wacana lagi tapi kita sudah mulai action. Sebab ini sudah menjadi janji kami saat kampanye Pilkada, untuk membawa Supiori menjadi kabupaten yang go internasional, khususnya di bidang pariwisata," tuturnya. Dia katakan, wisata mangrove yang ada di Supiori, nantinya akan dikoneksikan dengan objek wisata bawah laut yang tak kalah indah dengan taman laut bunaken di Kota Manado. Oleh karenanya, Pemda setempat berencana menggandeng pihak swasta yang nantinya ikut mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Supiori. "Yang pasti kini kita tinggal menyiapkan sarana untuk ke tempat wisata lautnya, termasuk persiapkan peralatan snorkling (menyelam) dan lainnya. Yang pasti kita harap tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah bisa beroperasi," harapnya. Sementara disinggung soal jaringan internet di Kabupaten Supiro yang masih kurang baik, Bupati Supiori mengakuinya. Hal itu pun dikatakan sebagai salah satu kendala yang menghambat promosi wisata di kabupaten tersebut. "Memang susah karena kita pun tidak bisa jual pariwisata Supiori kalau jaringan internet pun masih kurang baik. Makanya kedepan kita akan minta bantuan dari Pemprov Papua bahkan pemerintah pusat supaya bisa membantu menyediakan jaringan internet." "Apakah melalui pembangunan BTS atau kabel fiber optik, yang pasti kita harap secepatnya jaringan internet di Supiori bisa segera teratasi," ucapnya. Sebelumnya, Bupati Supiori mewacanakan pembangunan hotel di wilayah yang terkenal akan dunia bawah lautnya tersebut. Jules Warikar menyebut dirinya telah jauh-jauh hari memikirkan program ini jauh sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah. Ia pun bahkan sudah memerintahkan staf untuk mencari lokasi yang tepat untuk dibangun hotel. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
