Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH |
- Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH
- Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien
- Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN
- KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi
- Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien
- Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN
- KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi
- Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018
- 2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB
- KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN
- Perampok Tewas Di Tembak Polisi
- Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik
- Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi
- Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat
- Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani
- Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi
| Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH Posted: 14 Jul 2018 01:58 PM PDT  BOBONG, LELEMUKU.COM - Kantor Kementerian Agama dan Setda Bagian Kesra Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi kesiapan keberangkatan calon jemaah haji (CJH)."Dalam rakor ini kita kumpulkan semua CHJ asal Pulau Taliabu untuk mendapat arahan keberangkatan,"kata Kepala Kantor Kemenag Pulau Taliabu yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingaan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kandepag Pulau Taliabu Sugianto J. Muhdin yang didampingi salah satu Kasubag di Kesra Pulau Taliabu, Taher Tarauntu. Mantan Kepala KUA Taliabu Barat ini mengatakan bahwa hasil pertemuan itu, disimpulkan bahwa Rabu (11/7/18) CHJ akan berkumpul di Ibukota Kabupaten Pulau Taliabu, dan Jumat (13/7) akan diberangkatkan ke Ternate dan selama di Ternate CHJ asal Pulau Taliabu yang berjumlah 38 orang akan menginap di asrama haji Ngade. Dan Sabtu (21/7) CHJ akan berangkat dari Ternate menuju embarkasi Makassar bersama kloter yang telah ditentukan. Ia juga mengatakan akan terus selalu memonitoring jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti. Tentunya ia berharap para jemaah haji ini dapat pergi dan pulang dalam kondisi sehat. "Kami selalu berupaya mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke Pulau Taliabu dapat berjalan dengan sempurna. Kami yang memberangkatan maka kami juga yang akan memulangkannya secara utuh tanpa kurang satu apapun," tutupnya. (DiskominfoTaliabu) |
| Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah.Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif. "Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri," terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura. Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS. Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. "Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur." "Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara," terang dia. Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini.Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN provinsi telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sementara nilainya sebesar dua kali gaji bersih yang diterima masing-masing ASN. "Pembayaran gaji ke-13 sudah diproses dan telah berjalan. Mungkin semua pegawai di provinsi sudah menerima seluruhnya," terang Elysa di Jayapura, kemarin. Dengan dibayarkan gaji ke-13 itu, dia berharap dapat membantu para pegawai, lebih khusus dari sisi peningkatan kesejahteraan keluarga. "Apalagi saat ini ada pegawai yang anak-anaknya tengah memasuki masuk sekolah di tahun ajaran baru." "Intinya kita harap melalui penyaluran gaji ke 13 ini para pegawai bisa terbantu ekonominya," ucap dia. Sama halnya dengan pemberian kebijakan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN tingkat provinsi. Diharapkan kebijakan mampu memotivasi serta memberi semangat bagi ASN sehingga tercipta produktivitas kerja yang tinggi di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai abdi negara. "Namun jangan salah untuk saat ini dalam pemberian TPP Pemprov Papua memberlakukan aturan baru. Dimana bagi pegawai yang malas dan berkinerja rendah akan mendapat pemotongan TPP." "Bahkan pemotongan sudah mulai berlaku sebagaimana instruksi Penjabat Gubernur. Cuma, besarnya pemotongan tergantung kelalaian yang bersangkutan sebagai pegawai. Selanjutnya dilihat dari kehadiran. Makanya kita minta semua instansi tetap terapkan absen manual dan digital," jelas dia. Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi, agar berkinerja tinggi dan profesional. Sebab perhatian pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pegawai sudah sangat baik. (DiskominfoPapua) |
| KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengapresiasi partisipasi seluruh masyarakat bumi cenderawasih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati 27 Juni 2018 lalu.Komisioner KPU Papua Tawinto menilai pelaksanaan Pilkada yang lancar tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi yang ditunjukan saat pemilihan kepala daerah berlangsung. "Saya rasa ini dulu yang patut kita syukuri tentunya. Karena dari awal banyak pihak menduga Pilkada di Papua sangat rawan konflik dan pasti akan ada korban jiwa lagi seperti Pilkada sebelumnya. Oleh karenanya, saya pun pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Papua berlangsung dan tentunya semua proses tahapan ini boleh berjalan baik karena dukungan masyarakat dan semua pihak, termasuk pemerintah serta TNI/POLRI," terang Tarwinto di Jayapura, kemarin. Dikatakan, saat ini yang masih menjadi perhatian serius pihak KPU Papua adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang baru-baru ini ditetapkan pemungutan suaranya apda 25 Juli 2018 mendatang. Dimana untuk persiapan logistik sudah rampung, dan kini tinggal menunggu pelaksanaan pencoblosan sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut. "Sehingga waktu yang ada ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat dulu supaya bisa mendukung pelaksanaan Pilkada Bupati. Dengan harapan bisa ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada di Paniai," harap dia. Sementara disinggung soal tingkat kerawanan maupun konflik pada Pilkada Papua sebagaimana hasil survey sejumlah lembaga, Tarwinto memastikan hal itu sudah bisa ditepis. Sebab pelaksanaan Pilkada Papua berjalan aman sampai pada proses pemungutan suara hingga pleno rekepitulasi suara. "Tentunya kita ada ganguan yang terjadi di Nduga sebelum pencoblosan lalu, namun semua itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah setempat maupun TNI/Polri. Tapi yang patut disyukuri adalah beberapa daerah yang masuk dalam daftar merah justru pelaksanan Pilkadanya berjalan aman, lancar dan tampa hambatan. Bahkan tidak ada konflik yang memakan korban jiwa," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien Posted: 14 Jul 2018 01:43 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah.Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif. "Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri," terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura. Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS. Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. "Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur." "Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara," terang dia. Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN Posted: 14 Jul 2018 01:33 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini.Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN provinsi telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sementara nilainya sebesar dua kali gaji bersih yang diterima masing-masing ASN. "Pembayaran gaji ke-13 sudah diproses dan telah berjalan. Mungkin semua pegawai di provinsi sudah menerima seluruhnya," terang Elysa di Jayapura, kemarin. Dengan dibayarkan gaji ke-13 itu, dia berharap dapat membantu para pegawai, lebih khusus dari sisi peningkatan kesejahteraan keluarga. "Apalagi saat ini ada pegawai yang anak-anaknya tengah memasuki masuk sekolah di tahun ajaran baru." "Intinya kita harap melalui penyaluran gaji ke 13 ini para pegawai bisa terbantu ekonominya," ucap dia. Sama halnya dengan pemberian kebijakan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN tingkat provinsi. Diharapkan kebijakan mampu memotivasi serta memberi semangat bagi ASN sehingga tercipta produktivitas kerja yang tinggi di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai abdi negara. "Namun jangan salah untuk saat ini dalam pemberian TPP Pemprov Papua memberlakukan aturan baru. Dimana bagi pegawai yang malas dan berkinerja rendah akan mendapat pemotongan TPP." "Bahkan pemotongan sudah mulai berlaku sebagaimana instruksi Penjabat Gubernur. Cuma, besarnya pemotongan tergantung kelalaian yang bersangkutan sebagai pegawai. Selanjutnya dilihat dari kehadiran. Makanya kita minta semua instansi tetap terapkan absen manual dan digital," jelas dia. Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi, agar berkinerja tinggi dan profesional. Sebab perhatian pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pegawai sudah sangat baik. (DiskominfoPapua) |
| KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi Posted: 14 Jul 2018 01:33 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengapresiasi partisipasi seluruh masyarakat bumi cenderawasih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati 27 Juni 2018 lalu.Komisioner KPU Papua Tawinto menilai pelaksanaan Pilkada yang lancar tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi yang ditunjukan saat pemilihan kepala daerah berlangsung. "Saya rasa ini dulu yang patut kita syukuri tentunya. Karena dari awal banyak pihak menduga Pilkada di Papua sangat rawan konflik dan pasti akan ada korban jiwa lagi seperti Pilkada sebelumnya. Oleh karenanya, saya pun pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Papua berlangsung dan tentunya semua proses tahapan ini boleh berjalan baik karena dukungan masyarakat dan semua pihak, termasuk pemerintah serta TNI/POLRI," terang Tarwinto di Jayapura, kemarin. Dikatakan, saat ini yang masih menjadi perhatian serius pihak KPU Papua adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang baru-baru ini ditetapkan pemungutan suaranya apda 25 Juli 2018 mendatang. Dimana untuk persiapan logistik sudah rampung, dan kini tinggal menunggu pelaksanaan pencoblosan sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut. "Sehingga waktu yang ada ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat dulu supaya bisa mendukung pelaksanaan Pilkada Bupati. Dengan harapan bisa ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada di Paniai," harap dia. Sementara disinggung soal tingkat kerawanan maupun konflik pada Pilkada Papua sebagaimana hasil survey sejumlah lembaga, Tarwinto memastikan hal itu sudah bisa ditepis. Sebab pelaksanaan Pilkada Papua berjalan aman sampai pada proses pemungutan suara hingga pleno rekepitulasi suara. "Tentunya kita ada ganguan yang terjadi di Nduga sebelum pencoblosan lalu, namun semua itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah setempat maupun TNI/Polri. Tapi yang patut disyukuri adalah beberapa daerah yang masuk dalam daftar merah justru pelaksanan Pilkadanya berjalan aman, lancar dan tampa hambatan. Bahkan tidak ada konflik yang memakan korban jiwa," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018 Posted: 14 Jul 2018 01:13 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan menggelar acara nonton bareng (Nobar) Final Piala Dunia 2018 Russia yang mempertemukan kesebelasan dari negara Perancis melawan Kroasia yang akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Ambon pada Minggu (15/7) pukul 21.00 WIT. Melalui media ini, Kepala Polda (Kapolda) Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto Sik mengundang masyarakat kota Ambon untuk hadir bersama sama Polri untuk nonton bersama yang bertujuan juga sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 72. "Nobar ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari bhayangkara ke 72, juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat silaturahmi antara Polri dengan Masyarakat," ungkap Kapolda. Revianto juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda dalam dukungan terhadap kesebelasan yang bertanding. "Mari katong jaga katong pung maluku tercinta ini supaya tetap aman dan damai. Kalau bukan katong siapa lagi," ujar dia. Selain Nobar, acara ini juga akan diselingi dengan acara hiburan dan pembagian doorprize berupa beberapa buah sepeda Motor, kulkas dan masih banyak hadiah menarik lainnya. (Albert Batlayeri) |
| 2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB Posted: 14 Jul 2018 12:38 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengumumkan hasil Tes Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sabtu (14/7) pukul 09.00.WIT.Hal ini disambut ribuan peserta dengan mendatangi kantor yang terletak di samping Kantor Bupati, Jalan Poros Ir Soekarno, Saumlaki. Salah satu peserta bernama Melki menyatakan dirinya sangat antusias dengan hasil ini, sebab ia bersama beberapa rekannya lulus pada tes pertama honorer daerah ini. "Saya akan siap untuk jalani tes honorer berikutnya. Sebab ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan pekerjaan, sebelum nanti ada pendaftaran CPNS," ujar dia. Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, sekitar 2.009 orang dinyatakan lolos Tes Administrasi. Pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018 nanti para peserta tes akan melakukan pengambilan Kartu Peserta di kantor tersebut dengan batas waktu mulai dari pukul 08.00 hingga 16.30.WIT. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 mulai dari pukul 07.00 hingga 08.00.WIT dilakukan Registrasi Ulang yang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki pada pukul 09.00 hingga 12.00.WIT. (Albert Batlayeri) |
| KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN Posted: 14 Jul 2018 11:43 AM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Pengisian e-Filing pada aplikasi e-LHKPN bagi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut di Ternate pada Jumat (13/7).Kepala Perwakilan BPKP Malut, Indra Khaira Jaya menyampaikan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang baik kita harus berakuntabilitas. "Kewajiban kita untuk mengisi LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan yang telah disusun oleh KPK dengan model pemantauan kekayaan penyelenggara negara," ujar dia saat melakukan pembukaan acara bersama Inspektur Malut, Bambang Hermawan. Peserta bimtek merupakan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan jumlah peserta sekitar 50 orang. Acara dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Mulai Pukul 09.00 sampai dengan 17.30 WIT. Pengisi materi Bimtek, yakni Jeji Azizi, Pipin Purbati dan Irma Ayu merupakan personel spesialis LHKPN dari KPK. Dalam acara bimtek disampaikan bahwa aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara. Bimbingan Teknis Pengisian e-Filling pada Aplikasi e LHKPN ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan penyempurnaan KEP-07/KPK/02/2005 dan juga sebagai tindak lanjut peluncuran Aplikasi e-LHKPN oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017 yang mewajibkan pelaporan LHKPN menggunakan aplikasi ini secara penuh per 1 Januari 2018. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para wajib lapor LHKPN di Provinsi Maluku Utara mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pelaporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara sebagai salah satu upaya tindak pencegahan terhadap fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan. (HumasBPKPMalut) |
| Perampok Tewas Di Tembak Polisi Posted: 14 Jul 2018 08:41 AM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l Lampung - Polisi kembali melakukan tindakan tegas pada penjahat. Sabtu (14/7/18), Satreskrim Polres Lampung Barat dan Tekab 208 Polda Lampung menembak dua peramoik, salah satunya tewas. Pelalu berinisial S K R (33 ) dan H (30). Team berhasil membekuk para pelaku perampok di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu (14/07) . Kapolres Lampung Barat, AKBP Tri Suhartanto, mengatakan, saat akan dilakukan penangkapan pelaku sempat melakukan perlawanan, "Tim akan di keroyok oleh kedua terduga Pelaku tersebut, dengan sigap anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan menyarangkan beberapa timah panas kepada kedua pelaku tersebut", ungkapnya. Seorang pelaku (SKR) meninggal dunia, Saat petugas akan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, sedangkan teman dari (SKR), (H) selamat. (H) saat ini sedang berada di RSUD dalam perawatan tim medis. Tri Suhartanto menjelaskan, modus para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan mendobrak pintu rumah korbannya. "Mereka lalu mengintimidasi korban, agar bisa memberi tahu dimana mereka menyimpan barang berharganya", jelasnya. Para pelaku, menjalankan aksi perampokan di wilayah hukum Polres Lampung Barat, di dua kecamatan yakni Sumber Jaya dan Belalau. Lanjut Kapolres, para pelaku tidak segan-segan melukai korban bila melakukan perlawanan, dan lebih sadis lagi pelaku pernah memperkosa korbannya lalu menggondol hasil curiannya. "Para pelaku bukan warga Lampung Barat", Terangnya. Menurut dokter IGD Mipta, "Dari hasi pengecekan medis 2 orang Pelaku 1 meninggal dunia dan 1 selamat. Untuk korban yang meninggal dunia, kami menemukan ada 2 luka tembak, terdapat di bagian dada dan bagian kaki, sedangkan untuk yang selamat terdapat 1 luka tembak di bagian kaki". Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti, satu buah pucuk senjata pistol rakitan dengan beberapa butir peluru dan satu buah celurit. Dan selanjutnya para pelaku akan di kenakan pasal 365 Pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan terluka, dengan ancaman hukuman maksimal Mati atau seumur hidup. [Rahardja] Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perampok Tewas Di Tembak Polisi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik Posted: 14 Jul 2018 08:32 AM PDT Bogor, SKI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Kabupaten Bogor hari Senin-Selasa(9 s/d 10 Juli ) bertempat di Hotel Accram Cipayung Bogor mengadakan Workshop pengetahuan dan keterampilan gender di bidang Politik. Acara tersebut diikuti oleh bakal calon legislatif dan Kader Perempuan dari berbagai Partai Politik peserta Pemilu 2019, acara ini dihadiri oleh Narasumber dari Kesbangpol Kabupaten Bogor, Dr.Elizabeth Hanita yang juga kesehariannya sebagai Dosen Di Kampus UI, Sekolah Tinggi Intelejen Negara, Kementerian PPPA RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat dan KPPI Jawa Barat. Workshop dibuka oleh PLT. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor Dr. Ir. Hjh. Syarifah Sofiah, MSi.  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi Posted: 14 Jul 2018 08:15 AM PDT  MOJOKERTO,Sekilasmedia.com – Pemerintah melalui Kementan RI telah menetapkan target swasembada pangan secara nasional. Untuk merealisasikan target tersebut diperlukan ketersediaan benih yang memadai dan sesuai dengan kondisi iklim. Benih-benih unggulan subsidi tersebut didistribusikan ke setiap daerah menjelang musim tanam ke seluruh kelompok tani yang tersebar di daerah dengan menggandeng Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Salah satunya Kelompok Tani Oro – Oro Jipang Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Ngoro, Jawa Timur, yang menerima distribusi benih padi subsidi varietas Situ Bagendit sejumlah 1.250 kilogram untuk lahan seluas 50 hektar, Jum'at (13/07/2018). Pendistribusian benih padi subsidi varietas Situ Bagendit tersebut mendapat pendampingan dari Babinsa setempat Sertu Abdul Manan, bersama Koordinator BPP Ngoro Pa'i Haryanto, SP dan PPL Desa Purwojati Handy Istianto, SP dan anggota PPL Kecamatan Ngoro Sukarno. Secara bersamaan, Kelompok Tani Sumber Urip I Desa Sugeng Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, juga menerima distribusi benih padi subsidi varietas Situ Bagendit sejumlah 2.500 kilogram yang dikemas dalam kemasan 5 kilogram sebanyak 500 sak. Penyerahan benih padi ini diterima langsung Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I, M. Dawam, dengan pendampingan Babinsa setempat Serda Muslik dan Anggota PPL Kecamatan Trawas. Untuk diketahui, benih padi varietas Situ Bagendit ini, dapat dipanen dalam waktu 110 – 120 hari, cocok ditanam di lahan kering maupun sawah dan tahan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) dan penyakit blas yang disebabkan oleh jamur pyricularia grisea. Terpisah, Pasiter Kodim 0815 Mojokerto Kapten Arh Supriyono menuturkan, kegiatan pendampingan yang dilakukan para Babinsa merupakan upaya khusus ketahanan pangan dalam rangka mendukung dan mensukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Diharapkan dengan adanya benih padi unggulan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga akan menambah pendapatan para petani. Untuk itu para petani harus sering berkomunikasi dengan PPL bagaimana cara pengolahan lahan yang baik, pola tanam yang tepat, pemupukan dan pengairan yang berimbang sehingga hasil panen lebih optimal, ucapnya.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat Posted: 14 Jul 2018 08:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Pemilihan Gubernur dan wakil Gubermnur (Pilgub) Maluku 2018 menyisakan hal positif bagi pemilih disabilitas. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas cukup tinggi dibandingkan pemilih dengan kondisi fisik normal.Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menyebutkan, pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub sebanyak 2.371. Terdiri dari laki-laki laki-laki 1.020 dan perempuan 1.351. "Yang menggunakan hak pilih, laki-laki 958 dan perempuan 1.312, total 2.270,"kata Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun saat membacakan Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Senin (9/7). Sementara itu, total jumlah pemilih Pilgub Maluku dalam DPT sebanyak total 1.149.990, terdiri dari laki-laki 566.266 dan perempuan 583.724, Pemilih DPPh laki-laki 1.570 dan perempuan 861, total 2.421, pemilih dalam dalam DPTb/e-KTP/Suket, laki-laki 17.205 dan perempuan 19.540, total 36.790. "Jumlah pemilih total 1.189.201, yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT 776.399, DPPh 16.678, DPTb/e-KTP/Suket sebanyak 395.609. Jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 814.038. Dengan suara sah sebanyak 805.381 dan suara tidak sah 8.384,"sebut Rifan. Rifan bersyukur, karena pemilih disabilitas memiliki kesadaran dan partisipasi politik yang baik. KPU akan berupaya agar partisipasi pemilih disabilita terus meningkat dalam pemilihan umum 2019. "Ini hal yang positif. Dan, kita akan tetap berupaya agar pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak politik secara nyaman, dan terus meningkat,"ujar Rifan secara terpisah. (HumasKPUMaluku) |
| Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani Posted: 14 Jul 2018 08:05 AM PDT  MOJOKERTO,Sekilasmedia.com- Sejumlah 1.306 Kartu Tani didistribusikan bagi Kelompok Tani yang tersebar di 16 Desa se-Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jum'at (13/07/2018). Pembagian kartu tani ini berlangsung di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Puri yang terletak di Desa Tangunan,Kecamatan Puri. Pendistribusian kartu tani tersebut dilakukan oleh Petugas BNI Kantor Cabang Mojokerto, Yoga Widya Pradipta dan dihadiri Kepala BPP Kecamatan Puri, Suhartiningsih, SP, Ketua Kelompok Tani (Poktan) dari 16 Desa se-wilayah Kecamatan Puri dan mendapat pendampingan dari Babinsa Koramil 0815/04 Puri Kodim 0815 Mojokerto Serka Rizal Bastian. Sebelum pendistribusian kartu tani, Kepala BPP Kecamatan Puri Suhartiningsih, SP, menjelaskan, kartu tani yang merupakan program Pemerintah kerja sama dengan BNI ini, dapat digunakan untuk semua transaksi perbankan, termasuk penyaluran subsidi pupuk bagi petani. Melalui kartu tani ini, para petani dapat mengajukan pinjaman ke BNI dengan bunga rendah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian (KUR Tani), dengan persyaratan seperti fotocopy KTP, KK dan sejumlah persyaratan lainnya. Diharapkan dengan pembagian kartu tani ini akan memberikan motivasi para petani untuk lebih meningkatkan produktivitas pertanian yang akan menambah pendapatan petani serta dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Pantauan Babinsa Serka Rizal Bastian di lapangan sebanyak 1.306 kartu tani tersebut diperuntukan kelompok tani se-wilayah Kecamatan Puri dengan perincian Poktan Desa Banjaragung 73 kartu tani, Brayung 70, Ketemas Dungus 76, Kintelan 60, Plososari 166, Tampungrejo 98 dan Poktan Desa Medali 42 kartu tani. Berikutnya Poktan Desa Kebon Agung 68 kartu tani, Mlaten 49, Puri 67, Sumber Girang 85, Tambak Agung 184, Tangunan 38, Sumo Lawang 173 dan poktan Desa Kenanten 9 kartu tani.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi Posted: 14 Jul 2018 07:55 AM PDT  Banyuwangi,Sekilasmedia.com- presiden Rakyat Banyuwangi M.Yunus Wahyudi tak kenal lelah dan tak mau berhenti Di Bpkad saja, buktinya setelah sehari sebelumnya bertemu kepala bidang aset di bpkad hari ini aktivis kontroversial juga datang di pemda banyuwangi melalui kabagkesra. Menurut yunus kedatangannya ke kabagkesra ini ada hubungannya dengan dana hibah " saya datang ke kabag kesra ini karena kesra ini bagian penerima proposal dana hibah dan banyak sekali yang saya tanyakan karena ini menyagkut dana hibah" papar yunus. M.yunus wahyudi juga menambahkan " dana hibah ini secara berturut-turut selama 4 tahun dari 2015 - 2018 dan juga saya yakin ini gak tepat sasaran dan saya telah minta copy spj ke pak luqman" tutur yunus Setelah wawancara dengan aktivis kontroversia yang sekaligus presiden Rakyat Banyuwangi, wartawan sekilas media.com berhasil bertemu dengan kabagkesra di ruangannya. Menurut kabagkesra m.lukman kedatangan yunus ke ruangannya untuk konfirmasi " yang pertama beliau memperkenalkan diri yang kedua konfirmasi surat yang pernah beliau kirim dan sudah di jawab oleh sekretaris setelah itu pak yunus menanyakan terkait dana hibah dan sudah saya jawab semua itu sudah bisa di akses di website kami dan juga bisa langsung datang ke skpd bagian kesmas" ungkap luqman.(robby) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
