Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Gusnan Mulyadi Ajak Satpol PP Kompak Sukseskan Pilkada dan Lawan Covid di Bengkulu Selatan.

Gusnan Mulyadi Ajak Satpol PP Kompak Sukseskan Pilkada dan Lawan Covid di Bengkulu Selatan

Gusnan Mulyadi Ajak Satpol PP Kompak Sukseskan Pilkada dan Lawan Covid di Bengkulu Selatan
Sultan Bakhtiar Najamudin Ingatkan KPU Bertangungjawab Bila TPS Hasilkan Klaster COVID-19
Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi Berikan Bantuan Beras dan Mie ke Mahasiswa Papua di Kota Bengkulu
Nurdin Abdullah Berbagi Kisah dengan Mahasiswa Universitas Bengkulu
Jokowi Lantik Dedy Ermansyah Menjabat Gubernur Bengkulu Hingga 2021
Supratman Terima Hibah Pembelian Dana Lahan dan Gedung Sampoerna di Bengkulu
Polri dan TNI Siap Amankan Pembangunan Tol Bengkulu – Sumatera Selatan
Nopian Andusti Apresiasi Pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Bengkulu
Pertamina Refinery Unit III Plaju Bersinergi dengan Universitas Sriwijaya
Nabila Permata Putri Nilai Semua Wanita Berhak untuk Cantik
Jokowi Serahkan 25 Serfikat Tanah Wakaf di Kota Bengkulu
Joko Widodo Tinjau Penataan Kampung Nelayan Sumber Jaya Bengkulu
Inilah Tanggapan Jokowi atas Isu Antek Asing, PKI dan Kriminalisasi Ulama
Inilah Alasan Jokowi Pilih Membangun Infrastruktur Dalam 4,5 Tahun
Nasib Gajah Sumatera di Bengkulu Makin Memprihatinkan

Posted: 08 Dec 2020 11:26 PM PST

KOTA MANNA, LELEMUKU.COM – Mengawali hari pertama kerja, usai cuti kampanye Pilkada, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi memimpin apel pagi bersama jajatah Satpol PP dan Damkar, Senin (7/12/2020).

Kepada jajaran Satpol PP, Bupati mengajak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan lusa, Rabu 9 Desember 2020.

"Saya minta tolong sangat dengan jajaran kawan-kawan Satpol, pelaksanaan Pilkada nanti harus dikawal betul, tegakkan disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai pelaksanaan Pilkada nanti menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Kita harus kompak," harap Bupati.

Ke depannya, Gusnan mengajak jajaran Satpol PP bersama-sama bersinergi lebih keras lagi melawan Covid-19.

"Saat ini kondisi Bengkulu Selatan kembali zona merah, bahkan penularannya sudah sampai ke desa. Sebelum saya cuti dulu masih zona hijau, sekarang Bengkulu Selatan zona merah. Nanti kita akan terapkan format baru terkait penanganan Covid-19, lagi-lagi kita sangat berharap dukungan dari Satpol PP," tegas Gusnan.

Terkait Pilkada ini, Bupati juga mengajak masyarakat dan penyelenggara Pemilu agar benar-benar menegakkan protokol kesehatan pada saat pencoblosan Pilkada nanti.

"Sekali lagi, kami berharap peran aktif jajaran Satpol PP untuk mengingatkan masyarakat yang datang ke TPS nanti agar disiplin menegakkan protokol kesehatan. Kita sama-sama berdoa, semoga Pilkada berjalan lancar dan damai tanpa ada kasus positif Covid-19," demikian Gusnan. (diskominfoBengkuluSelatan)

Sultan Bakhtiar Najamudin Ingatkan KPU Bertangungjawab Bila TPS Hasilkan Klaster COVID-19

Posted: 10 Jun 2020 09:30 PM PDT

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Keputusan pemerintah, antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pilkada serentak mendapat sorotan banyak pihak. Tak terkecuali Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin. Senator asal Bengkulu ini mengingatkan KPU agar bertanggungjawab bila dalam proses Pilkada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19.

"Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang," tandasnya, Selasa (2/6/2020).

Proses yang multi tahap dan melibatkan banyak orang itu menurut Sultan bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. Dan hingga hari ini, wabah ini belum dinyatakan selesai. Sebab, kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

"Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan," urainya.

Ditambahkan Sultan, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita. Terutama di lapisan bawah. Rakyat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup yang sudah tertuang dalam konstitusi. Proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

Dari sisi anggaran negara, Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu. Termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas. "Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 trilyun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 milyar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat," tukasnya.

Apalagi, jika nanti para pemilih merasa cemas, dan memilih tidak ke TPS, maka jumlah pengguna hak pilih juga menurun, maka kualitas pilkada juga menjadi catatan. Dan banyak lagi indikator kualitas lainnya. Ditambah lagi dengan masih adanya peluang untuk kembali ke PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah. "Lalu, kalau nanti kembali ke PSBB, bagaimana anggaran yang sudah terlanjur dibelanjakan? Ini juga harus dipikirkan KPU," pungkas Sultan.

Namun Sultan mengembalikan lagi kepada pemerintah. Sebab, dirinya sebagai wakil daerah di DPD bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah. "Dan kami di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power," ungkapnya. (Muhammad Ichsan)

Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi Berikan Bantuan Beras dan Mie ke Mahasiswa Papua di Kota Bengkulu

Posted: 13 May 2020 11:31 PM PDT

BENGKULU, LELEMUKU.COM – Suasana suka cita tampak dari wajah mahasiswa asal Papua, ketika Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi datang ke sekretariat mahasiswa Papua di Unib Depan, Kelurahan Kandang Limun, Minggu (3/5/2020).

Kehadiran Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi datang untuk memberikan bantuan beras dan mie (Rasmie) guna memastikan 100% warga dari Provinsi lain yang tinggal di Kota Bengkulu mendapatkan bantuan dari Pemkot Bengkulu.

"Hari ini kita mendatangi sekretariat mahasiswa Papua di Kota Bengkulu, maksud dan tujuan kita memang ingin memastikan warga dari luar Kota Bengkulu yang belajar bertamu disini, selalu mendapatkan kebahagiaan walaupun di tengah wabah Covid-19," ujar Helmi.

Helmi juga mengatakan, bahwa Pemkot Bengkulu akan terus memperhatikan setiap warganya yang belum mendapatkan bantuan dengan menanggapi cepat laporan warga-warga di Kota Bengkulu.

Respon cepat akan terus kita tunjukan kepada warga, karena kita akan memastikan warga di Kota Bengkulu dari manapun daerahnya akan mendapat bantun beras dan mie ini.

Karena tujuan kita di sini ingin menyatukan warga bangsa yang berbeda-beda menjadi satu, karena semuanya saudara.

"Untuk itu kita akan terus saling merangkul dalam menghadapi semua ini dan terus berbuat kebaikan," tuturnya. (InfoPublik)

Nurdin Abdullah Berbagi Kisah dengan Mahasiswa Universitas Bengkulu

Posted: 05 Dec 2019 01:48 PM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah (NA) kembali mendapatkan kepercayaan dari Universitas Bengkulu (UNIB) untuk menjadi narasumber pada seminar Nasional.

Seminar bertajuk "Mencari Figur Pemimpin Provinsi Bengkulu," itu menjadi momentum bagi sosok Nurdin Abdullah untuk memberikan gagasan mengenai sistem kepemimpinan yang melayani.

Pada kesempatan tersebut, sosok dengan sejuta karya ini menceritakan bagaimana dirinya berhasil membawa Kabupaten Bantaeng menjadi maju, moderen dan tidak tertinggal. Baik itu di pembangunan infrastruktur, menjadi daerah benghasil buah, pertanian bahkan bisa memiliki smelter.

Ia juga menjelaskan, menjadi sosok pemimpin yang ikhlas dan fokus pada kebutuhan masyarakat memang memiliki rintangan pada awalnya, namun, setelah masyarakat mulai merasakan manfaat dan dampaknya, masyarakat akan memberikan dukungan penuh kepada pemimpinnya.

"Memimpin dengan baik dan ikhlas, dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya," kata Nurdin di Krakatau Ballroom, Grage Hotel Bengkulu, Kamis, 5 Desember 2019.

Kegiatan yang digelar program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu (UNIB) juga menghadirkan Wakapolda Sulsel Brigjend Pol. Drs. Adnas, M.Si, Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA, Direktur Produk Hukum Daerah, Sukoyo. SH, M.Si, dan mantan Komisioner KPU, Chusnul Mari'yah, Ph.D, sedangkan yang menjadi moderator pada seminar tersebut, Prof. Dr. Kamaluddin, SE, MM.

Di kampus yang berdiri sejak 24 April 1982 itu, Wakapolda Sulsel Brigjend Pol. Drs. Adnas, M.Si menyampaikan, bahwa Gubernur Sulsel ini menjadi panelis saat ini sudah ada di posisi paripurna, berbeda dengan dirinya yang masih menyandang status sebagai mahasiswa doktor UNIB Bengkulu.

"Saudara-saudara sekalian beliau-beliau ini tentu sudah paripurna, sementara saya masih mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bengkulu," katanya.

Sementara itu, Peneliti Senior LIPI, Prof Dr Siti Zuhro mengaku, sebelum memasuki tahap politik, baiknya dilakukan diskusi yang membuka cakrawala pemikiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

"Jadi sebelum masuk politik praktis, kita harus berikan semacam apa ya, bekal pemahaman," pungkasnya. (HumasSulsel)

Jokowi Lantik Dedy Ermansyah Menjabat Gubernur Bengkulu Hingga 2021

Posted: 29 May 2020 01:12 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/09/2019), melantik Wakil Gubernur Bengkulu sisa masa jabatan tahun 2016-2021 Dedy Ermansyah. Pelantikan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Bengkulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo kepada calon wakil gubernur terpilih di Istana Merdeka.

Presiden dengan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan calon Wakil Gubernur Bengkulu kemudian menggelar kirab dengan berjalan kaki menuju Istana Negara. Setelahnya, rangkaian acara berlanjut pada upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan, seperti dirilis dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Kemensetneg)

Supratman Terima Hibah Pembelian Dana Lahan dan Gedung Sampoerna di Bengkulu

Posted: 23 Jul 2019 01:27 AM PDT

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dapat bantuan dana hibah pembelian lahan dan gedung Sampoerna yang terletak disebelah Polda.

Kapolda Bengkulu Brigjen pol Drs Supratman M.H., menerima langsung dana hibah pembelian lahan dan gedung Sampoerna dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada Senin (22/07/2019).

Dana hibah yang diterima Polda Bengkulu tersebut sebesar Rp.5 milyar yang di serahkan oleh Kabag anggaran Pemkot Bengkulu.

Kapolda Bengkulu menyampaikan, ucapan terimakasih kepada Pemerintahan Kota Bengkulu telah mendukung pihak Kepolisian dalam menciptakan keamanan dengan memberikan dana lahan dan gudang tersebut.

Penyerahan hibah ini juga disaksikan oleh Wakapolda Bengkulu, Kombes Pol. Budi Widjanarko, S.H., M.H., Irwasda Bengkulu, Kombes Pol. Herukoco S.H., M.H., Karo Logistik Polda Bengkulu, Kombes Pol. Firdaus S.H., S.I.K., dan Staff Keuangan Pemkot Bengkulu. (HumasPolri)

Polri dan TNI Siap Amankan Pembangunan Tol Bengkulu – Sumatera Selatan

Posted: 15 Jul 2019 04:40 AM PDT

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dan Komando Resort Militer Korem 041 Garuda Emas menegaskan akan mendukung pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolda Bengkulu, Brigjen. Pol. Drs. Supratman, memastikan pengamanan proses pengerjaan jalan tol tersebut agar tidak mendapat gangguan keamanan.

"Pasti dong kita mendukung pembangunan tol tersebut. Salah satu wujudnya kita dengan melakukan pengamanan supaya pembangunan itu tidak sampai ada gangguan," jelas Kapolda Bengkulu.

Kapolda juga memastikan pengamanan tersebut akan dilakukan sampai dengam seluruh pengerjaan ruas jalan tol selesai dikerjakan.

"Pengaman itu kita lakukan agar pembangunannya lancar dan selesai sesuai dengan waktu sudah ditetapkan," jelas Jenderal Bintang Satu itu .

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Danrem 041 Gamas, Kolonel Inf Dwi Wahyudi,S.AN., M.M. Ia menyebut pihaknya mendukung sepenuhnya pembangunan tol tersebut.

Ia menjelaskan jika memang dibutuhkan pihaknya siap terlibat dalam proses pengamanan selama pengerjaan ruas jalan tol tersebut.

"Kalau memang dibutuhkan kita siap bersama-sama dengan rekan dari Polda," jelasnya.

Proses pembangunan jalan tol Bengkulu-Sumsel sebentar lagi akan masuk tahap pelaksanaan. Pembebasan lahan yang masuk terdampak pembangunan tol ini pun akan segera dilakukan.

Rencananya, groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan tol ini akan dilakukan pada awal Agustus mendatang. Groundbreaking ini rencananya langsung dilakukan Presiden Joko Widodo.(HumasPolri)

Nopian Andusti Apresiasi Pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Bengkulu

Posted: 10 Apr 2019 01:09 PM PDT

MANNA, LELEMUKU.COM – Upaya meminimalisir tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta membentuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti, memberikan apresiasi tinggi dengan dibentuknya Satgas ini, menurutnya, Satgas akan mengakses semua permasalahan kekerasana perempuam dan anak di lingkungan sekitar.

"Pembentukan satgas ini sangat penting, karna inilah ujung tombak pemerintah yang ada di pelosok desa, kelurahan, kecamatan yang tidak terjangkau oleh pemerintah," tegasnya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan audiensi bersama Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI dan Pengukuhan Satgas PPA dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Se-Bengkulu Selatan, di Pendopo Lapangan Sekundang, (04/04/2019)

Pembentukan Satgas PPA dan Kader PATBM ini, bertujuanmenyatukan persepsi dan tekad dari steak holder yang ada, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka membamgun komitmen bersama dalampencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Nopian Andusti, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, semua pihak harus membangun sinergi, menjadi kontrol di lingkungan masing-masing.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu punyak komitmen yang kuat, kami akan terus berupaya dalam berbagai program agar selalu memperhatikan terkait perlindungan perempuan dan anak," ujar Nopian.

Menurut Nopian, kekerasan dalam rumah tangga memang masih sering terjadi, namun pemerintah daerah akan terus menekan melalui berbagai program, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut bisa segera diatasi dan diminimalisir. (DiskominfotikBengkulu)

Pertamina Refinery Unit III Plaju Bersinergi dengan Universitas Sriwijaya

Posted: 29 May 2020 01:14 PM PDT

PLAJU, LELEMUKU.COM – PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju sepakat bersinergi dengan Universitas Sriwijaya (Unsri). Sinergi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) yang dilakukan oleh General Manager RU III Yosua I.M Nababan dan Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, di Conference Room RU III (22/2/2019).

Kesepakatan itu mencakup kerja sama dalam berbagai aspek. Di antaranya bidang informasi, pendidikan, pelatihan, riset penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana, peningkatan sumber daya manusia, dan perbantuan tenaga ahli. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang melingkupi bidang energi, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, manajemen sumber daya alam, industri, pengelolaan keuangan, dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan dampak optimal bagi keberlanjutan operasional.

Yosua mengatakan, jalinan kerja sama dengan Unsri sangat diperlukan, khususnya dalam hal peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemecahan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

"Pertamina bersinergi dengan banyak pihak dalam proses produksi dan operasionalnya, seperti instansi pemerintah, instansi pendidikan, maupun dengan stakeholder lainnya. Melalui strategi seperti ini, Pertamina dapat mengembangkan energi terbarukan yang tentunya juga bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Yosua.

Melalui sinergi antara Pertamina selaku pelaku Industri dan Unsri sebagai Institusi Pendidikan serta Pemerintah yang merupakan regulator pembuat kebijakan tentunya akan memberikan output terbaik bagi Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Sumsel pada khususnya.

Hal senada disampaikan Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Menurut Anis, Unsri sangat menyambut baik kerja sama ini yang sudah diformalkan dalam MoU dan ke depannya diharapkan bisa mengimplementasikan MoU dalam program-program yang diinisiasi bersama.

"Pelaksanaan MoU ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, dengan berlandaskan Openness (saling terbuka), Mutual Respect (Saling menghormati dan saling menguntungkan) dan Trust (saling percaya)," pungkas Anis.

Turut hadir dalam acara tersebut, SMOM RU III, Prayitno serta Tim Manajemen dan Wakil dari UNSRI Rektor IV- Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr, Dekan Fakultas Teknik-Prof. Ir. Subriyer Nasir MS. Ph.D, Ketua LPPM- Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc, Kepala Badan Pengelola Usaha- Prof Dr Zulfkili Dahlan, MSi, DEA, Kepala Kerjasama dan Layanan Internasional-Dr. Reza Firsandaya Malik, M.T dan Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Faizal, DEA. (Pertamina)

Nabila Permata Putri Nilai Semua Wanita Berhak untuk Cantik

Posted: 24 Feb 2019 07:59 PM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM – Wakil dari Provinsi Bengkulu di ajang kecantikan Pemilihan Puteri Indonesia 2019, Nabila Permata Putri menilai setiap wanita berhak untuk merasa diri berharga dan cantik.

Menurut Mahasiswa Psikologi Universitas Surabaya yang tertarik di dunia perempuan itu saat ini melakukan kampanye gerakan 'Speak Up Lip Up' yaitu sebuah advokasi yang ditujukan kepada wanita agar lebih percaya diri dengan apa yang mereka punya, seperti bentuk tubuh, suku, ras, pekerjaan dan latar belakang sosialnya.

"Semua wanita berhak untuk cantik, berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama," kata gadis 23 tahun itu saat dikutip Lelemuku.com dari akun Instagram Puteri Indonesia.

'Speak Up Lip Up' merupakan kampanye lipstik untuk mendukung wanita kaum difabel. Stela memberikan dukungan kepada wanita penyandang disabilitas bahwa penting untuk memiliki kepercayaan diri meskipun tidak memiliki kesempurnaan secara fisik.

Bentuk kampanye dari aksi tersebut adalah dengan membagi-bagikan lipstik yang berwarna cerah, karena biasanya penyandang disabilitas jarang merawat diri sehingga dengan aksi tersebut kaum wanita berhak merasa cantik dan lipstick juga dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah mood seorang wanita.

"Karena lipstik itu murah, mudah, dan efeknya paling terlihat dibandingkan makeup yang lain. Lipstik dipercaya memiliki kekuatan untuk mengubah mood seorang wanita." Tutur Nabila.

Wanita berdarah Bengkulu ini memiliki hobi melukis. Saat ini ia tengah sibuk menyelesaikan tugas akhirnya sebagai mahasiswi Psikologi Universitas Surabaya. Nabila mengisi waktu luang dengan melukis di atas kanfas, dimana nantinya hasil lukisan tersebut dijual kemudian hasilnya digunakan untuk charity.

Kecintaannya terhadap dunia psikologi mendorongnya untuk aktif dalam mengikuti berbagai seminar dan penyuluhan, serta turut aktif dalam dunia psikologi tumbuh kembang anak dengan ikut aktif dalam program 'Day Care di Surabaya, Jawa Timur.

Sementara itu Puteri Indonesia 2019 adalah kontes pemilihan Puteri Indonesia yang ke-23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Puteri Indonesia tahun ini mengusung tema "Colorful West Nusa Tenggara", serangkaian dari kegiatan karantina Puteri Indonesia dilaksanakan di Pulau Lombok dan Sumbawa - Nusa Tenggara Barat.

Melalui akun instagram resminya Puteri Indonesia telah menyampaikan ke 39 Finalis Puteri Indonesia 2019 yang akan memperebutkan gelar Puteri Indonesia 2019 yang dibagi menjadi 6 wilayah Kepulauan yaitu Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur.

Selain Nabila Permata Putri dari Bengkulu mewakili Bengkulu, yang akan bersaing dengan ke-38 finalis puteri Indonesia lainnya untuk memperebutkan mahkota 'Puteri Indonesia 2019', diataranya Nadia Karina Wijaya dari Denpasar mewakili Bali, Jolene Marie Cholock Rotinsulu (22) dari Manado mewakili Sulawesi Utara (Sulut), Kenny Suwanda (21) dari Lhokseumawe yang mewakili Provinsi Aceh, Ritassya Wellgreat Waynands (18) dari Pangkal Pinang mewakili Bangka Belitung, Anastasia Praditha Adelina (25) dari Tangerang mewakili Banten.

Anja Litani Ariella (23) dari Yogyakarta mewakili DI Yogyakarta, Frederika Alexis Cull (19) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 1, Agatha Aurelia (22) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 2, Diah Ayu Lestari (21) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 3, Nurmalasari Ghassani (23) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 4, Daniella Grace Krestianto (23) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 5, Sri Hartini Puspitasari (25) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 6.

Artika Fastinal Rustam (23) dari Gorontalo mewakili Gorontalo, Offie Dwi Natalia (25) dari Jambi mewakili Jambi, Jesica Fitriana Martasari (23) dari Bogor mewakili Jawa Barat, Pratiwi Hidayasari (22) dari Kendal mewakili Jawa Tengah, Bella Putri Ekasandra (19) dari Malang mewakili Jawa Timur, Karina Syahna (24) dari Pontianak mewakili Kalimantan Barat.

Fatmathalia Ranti (36) dari Banjarmasin mewakili Kalimantan Selatan, Veronika Peny Laba (25) dari Palangka Raya mewakili Kalimantan Tengah, Radha Virsa Febiola Darmawan (22) dari Samarinda mewakili Kalimantan Timur, Adani Ladita Ramadhan (20) dari Tarakan mewakili Kalimantan Utara, Lycie Joanna Jonsen (22) dari Batam mewakili Kepulauan Riau.

Erika Dwi Alviana (22) dari Panaragan mewakili Lampung, Stela Natalia Mulia Lumalessil (25) dari Saparua mewakili Maluku, Irena Shafira (19) dari Ternate mewakili Maluku Utara, Sherly Anastesia Meilenia (19) dari Bima mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB), Maria Hostiana Napitupulu (23) dari Kupang mewakili Nusa Tenggara Timur (NTT).

Elsa Irwanti Elisabeth Kaize (25) dari Biak mewakili Papua, Etha Lanny Julieth Wekan (19) dari Manokwari mewakili Papua Barat (Pabar), Sabrina Woro Anggraini (23) dari Siak Sri Inderapura mewakili Riau, Iin Mutmainnah (24) dari Mamuju Tengah mewakili Sulawesi Barat (Sulbar), Ratu Fatimah Gani (24) dari Maros mewakili Sulawesi Selatan (Sulsel).

Riski Savina Akbar (24) dari Palu mewakili Sulawesi Tengah (Sulteng), Wa Ode Amelia Nadine (22) dari Muna mewakili Sulawesi Tenggara (Sultra), Annisa Fitriana (23) dari Bukittinggi mewakili Sumatera Barat (Sumbar), Helvanda Herman (19) dari Pagar Alam mewakili Sumatera Selatan (Sumsel), Anoushka Bhuller (23) dari Medan mewakili Sumatera Utara (Sumut). (Laura Sobuber)

Jokowi Serahkan 25 Serfikat Tanah Wakaf di Kota Bengkulu

Posted: 15 Feb 2019 12:12 PM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Dalam rangkaian acara kunjungannya ke Bengkulu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada 25 pihak, mulai dari pengurus masjid, pengurus pemakaman, pengurus fasilitas pendidikan Muhammadiyah, dan sekolah dengan luas total 29.672 meter persegi, di Masjid Baitul Izzah, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2) siang.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah itu didorong oleh adanya sengketa lahan, konflik tanah di hampir semua provinsi, tidak terkecuali untuk tanah wakaf.

"Saya berikan contoh, ini ada di Jakarta, ada masjid besar. Dulunya enggak ada masalah. Begitu harga tanah di situ sudah 120 juta per meter, nah baru ahli waris ngotak-ngatik lagi tanah yang sudah diwakafkan," ungkap Presiden seraya menambahkan, di provinsi yang lain, lanjut Presiden, ada masjid provinsi yang besar sekali, dan separuhnya juga bermasalah karena ahli waris juga memasalahkan itu.

"Inilah yang tidak kita harapkan. Sehingga saya perintahkan kepada Menteri BPN untuk segera diselesaikan, baik itu berupa masjid, mushala, pesantren, madrasah, segera dirampungkan, segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah-masalah seperti yang tadi saya contohkan," kata Presiden Jokowi.

Karena itu, setiap ke daerah, ke provinsi, Presiden Jokowi mengaku selalu membagikan sertifikat tanah-tanah wakaf. Meskipun, tambah Presiden, itu masih sangat kecil sekali jumlahnya dari total, misalnya masjid dan mushala yang dimiliki itu hampir 800.000 di seluruh Indonesia. Belum lagi, sambung Presiden, pondok pesantren yang jumlahnya 29.000 pondok, belum madrasah dan yang lain-lainnya.

Kepala Negara berharap dengan pemberian sertifikat wakaf ini status hukum dan hak hukum atas tanah yang diberikan menjadi jelas dan nantinya tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Setkab)

Joko Widodo Tinjau Penataan Kampung Nelayan Sumber Jaya Bengkulu

Posted: 15 Feb 2019 11:43 AM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Usai membagikan sertifikat wakaf di Masjid Baitul Izzah, Padang Harapan, Gading Cempaka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek penataan kawasan Kampung Nelayan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2) siang.

Kepada wartawan Presiden menjelaskan, proyek penataan kampung nelayan tersebut sudah 3 (tiga) tahun dikerjakan pemerintah.

Proyek penataan ini tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga ada di Tegal, Jawa Tengah, kemudian juga di Pontianak, Kalbar, yang hasilnya seperti di Kampung Nelayan Sumber Jaya, Bengkulu.

"Tapi ini, ini belum ada 20 persen loh. Ini baru kira-kira mungkin 10 persen lebih sedikitlah, jadi belum, belum, belum. Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, kemudian rumah-rumah yang lain yang sebelah sana juga belum," jelas Presiden.

Penataan Kampung Nelayan ini, menurut Presiden, akan dijadikan sebagai sebuah model percontohan bagi proyek-proyek serupa di masa mendatang. Nantinya, sambung Presiden, pemerintah akan mengusahakan agar kampung-kampung nelayan akan digarap dan ditata seperti di Kampung Nelayan Sumber Jaya itu.

"Paling enggak kita miliki prototipe-prototipe penataan kampung nelayan. Nanti kalau sudah benar, baru seluruh kampung nelayan akan digarap seperti ini," tegas Presiden Jokowi.

Penataan Kampung Nelayan Sumber Jaya itu dimulai sejak 2016 lalu. Selain Kampung Nelayan Sumber Jaya, pemerintah juga melakukan penataan kampung nelayan di 10 (sepuluh) daerah lainnya, di antaranya di Kampung Beting (Pontianak), Kampung Tegalsari (Tegal), Kampung Moro Demak (Demak), dan Kampung Untia (Makassar).

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Setkab)

Inilah Tanggapan Jokowi atas Isu Antek Asing, PKI dan Kriminalisasi Ulama

Posted: 15 Feb 2019 10:23 AM PST

BENGKULIU, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tiga isu besar yang selalu dikait-kaitkan dengan dirinya, namun selama 4 (empat) tahun ini dirinya memilih diam tidak menjawab apa-apa, saat menghadiri Sidang ke-51 Tanwir Muhammadiyah, di Balai Raya Semarak, Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2) pagi.

Ketiga isu besar itu adalah isu bahwa dirinya adalah antek asing, bagian dari organisasi terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia), dan pemerintahan yang dipimpinnya telah melakukan kriminalisasi ulama.

"Ini saya menjawab, bukan marah ya, mohon maaf lho," ujarnya.

Soal antek asing, Presiden Jokowi mempertanyakan antek asing yang mana? Ia menjelaskan, justru dibawah pemerintahan yang dipimpinnya telah mengambil alih 100 persen Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola oleh Total & Inpec (perusahaan Jepang dan Perancis), dan diserahkan penuh kepada Pertamina.

Demikian juga dengan Blok Rokan yang sudah 90 tahun lebih dikelola perusahaan Amerika Serikat (AS) Chevron, pada 2018 sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina. Bahkan Freeport sejak akhir 2018 lalu, saham mayoritasnya (51,2 persen) juga sudah diambil alih oleh BUMN Indonesia, PT Inalum dari Freeport McMoran.

"Tidak ada yang namanya isu antek asing-antek asing. Tapi dalam 4,5 tahun ini isu yang berkembang justru antek asing, Presiden Jokowi itu antek asing, antek asing-antek asing," keluh Presiden.

Presiden mengingatkan, sangat tidak mudah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang sudah sejak dulu dikelola oleh perusahaan asing. Ia menunjuk contoh, mengambil Freepot misalnya ada intrik politiknya, baik nasional maupun internasional.

"Kalau mudah, kalau gampang, sekali lagi, negosiasi enggak usah sampai 4 tahun, mungkin sebulan dua bulan sudah rampung," terang Presiden seraya menambahkan, perlu 4 (empat) tahun negosiasi karena tarik-menarik sama kuat karena tambang Chevron itu minyaknya merupakan terbesar di Indonesia, dan Freeport itu tambang tembaga dan emas termasuk yang terbesar di dunia.

Untungnya, lanjut Presiden, di Blok Rokan itu deposit minyaknya masih gede. Demikian juga Freeport, tembaga dan emasnya juga masih banyak. Jadi saat diambil alih, sambung Presiden, insya Allah tidak ada ruginya.

PKI dan Kriminalisasi Ulama

Yang kedua mengenai isu PKI, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya dilahirkan pada tahun 1961, sementara PKI dibubarkan tahun 1965. Artinya, umurnya masih 4 tahun. "Ya kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI Balita," ujarnya.

Saat dijawab demiikian, Presiden Jokowi mengemukakan, larinya ke yang lain, orang tuanya, bahkan kakek neneknya. Padahal, Presiden mengingatkan sangat gampang sekali, mudah sekali zaman keterbukaan seperti ini.

"Dicek saja, masjid di dekat orang tua saya, cek. Masjid di dekat kakek nenek saya, cek. Gampang sekali. Itu di Solo. Atau utusan Pak Rektor UMS untuk ngecek. Sangat mudah sekali sekarang ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi hal-hal seperti itu," tegas Presiden seraya menyampaikan keprihatinannya dengan berita bohong (hoaks) di media sosial (medsos) yang memuat foto seolah dirinya sedang berada di samping DN Aidit (tokoh PKI) saat berpidato pada 1955.

"Tahun 1955, saya belum lahir. Saya belum lahir tapi kok saya sudah di dekat dia. Gambar-gambar seperti ini ribuan banyaknya. Waktu saya diberi tahu oleh anak saya, saya lihat di hape saya, ya kok mirip saya," sambung Presiden.

Menurut Presiden, gambar-gambar seperti ini yang sekarang ini banyak meresahkan, banyak menyebabkan kita tidak cerah, dan isu-isu seperti ini terus digoreng menjelang bulan politik 2 bulan lagi.

Sedangkan terkait dengan isu kriminalisasi ulama, Presiden Jokowi menegaskan, negara kita ini negara hukum, semuanya sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, menteri, bupati, ketua atau anggota dewan, insinyur, dokter bermasalah dengan hukum, tambah Presiden, ya pasti aparat hukum akan menindaklanjuti.

Presiden menilai, yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah, orang tidak bermasalah kemudian disel. "Itu kriminalisasi. Itu silakan datang ke saya, akan saya urus kalau ada yang seperti itu," tegas Presiden.

Tetapi kalau mempunyai masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum itu karena ada sesuatu kesalahan, Presiden Jokowi menegaskan, ya memang harus dijalani.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Setkab)

Inilah Alasan Jokowi Pilih Membangun Infrastruktur Dalam 4,5 Tahun

Posted: 15 Feb 2019 11:09 AM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah dalam 4,5 tahun ini sengaja memilih fokus membangun infrastruktur. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi dipilih karena stok infrastruktur kita memang masih sangat rendah sekali.

"Kalah jauh dengan negara-negara tetangga," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Sidang ke-51 Tanwir Muhammadiyah, di Balai Raya Semarak, Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2) pagi.

Diakui Presiden, pada tahun 1979, saat kita membangun Tol Jagorawi, dari Jakarta menuju Bogor dan Ciawi, banyak negara melihat dan datang ke Indonesia. Kepala Negara mengungkapkan bahwa Malaysia melihat bagaimana Indonesia membangun jalan tol Jagorawi. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa Thailand, Filipina melihat bagaimana manajemen Jagorawi serta Vietnam, China melihat bagaimana konstruksi dan pengelolaan Jagorawi.

Namun, setelah 40 tahun, negara yang tadinya melihat Indonesia banyak yang sudah jauh meninggalkan dalam pembangunan infrastruktur ini. Jika selama 40 tahun Indonesia membangun 780 kilometer (km) jalan tol, sambung Presiden, Malaysia yang dulu melihat Indonesia, sekarang sudah membangun kurang lebih 1.800 km jalan tol. Dan bahkan ini yang paling ekstrem, lanjut Presiden, Tiongkok, China telah membangun 280.000 km jalan tol.

"Apa yang saya lihat dari peristiwa ini? Kita sering memiliki ide dan gagasan, kemudian kita juga sering memulai yang pertama seperti juga Otorita Batam, termasuk kita yang pertama saat itu, tapi tindak lanjut dari itu kita selalu terseok-seok," ujar Presiden Jokowi.

Saat meninjau di lapangan, Presiden melihat penyebab kita lamban dalam pembangunan, utamanya jalan, bukan hanya jalan tol, tapi jalan. Yang paling banyak, sambung Presiden, menyebabkan terhambat adalah pembebasan lahan.

Ia menunjuk satu contoh saja, pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang terhenti lebih dari 9 tahun. Setelah dirinya masuk ke dalam, melihat di lapangan, problemnya ada di pembebasan lahan.

Di situ, menurut Presiden, ada 2 hal yang menyebabkan pembangunan jalan berhenti dan tidak bisa diteruskan. Satu, tambah Presiden, yaitu jalan tersebut lewat hutan koservasi. "Saat itu saya telepon ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, apakah hal seperti ini tidak bisa diatasi? Oh bisa Pak, ada payung hukumnya, dimungkinkan. Ya sudah saya beri waktu 2 minggu untuk diselesaikan. Ternyata juga bisa diselesaikan dengan payung hukum yang ada," ungkapnya.

Yang kedua, berhenti lagi karena lahannya lahan Kodam sehingga tidak ada yang berani lewat. "Saya telepon lagi Panglima TNI. Panglima ini ada masalah. Saya beri waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Enggak ada seminggu juga udah rampung," papar Presiden.

Hal-hal seperti itu, menurut Presiden Jokowi, yang menyebabkan keterlambatan Indonesia dalam proses-proses pembangunan. Tidak hanya jalan tol, tambah Presiden, juga pelabuhan, airport, dan pembangunan-pembangunan yang lainnya. Ia menambahkan bahwa hal-hal kecil yang menyebabkan sebuah pembangunan itu berhenti.

Rendah Sekali

Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan, kalau melihat stok infrastruktur Indonesia memang masih sangat rendah sekali dan kalah jauh dengan negara-negara tetangga.

Yang kedua juga biaya transportasi, biaya logistik kita dibanding Singapura sama Malaysia aja yang deket, 2,5 kali lipat. "Artinya, daya saing kita rendah. Daya saing negara kita menjadi rendah," ujar Presiden Jokowi.

Mengenai tudingan pemerintah hanya membangun infrastruktur yang besar-besar, Presiden Jokowi mengemukakan, yang kecil-kecil itu dibangun melalui Dana Desa.

Dari Dana Desa yang telah diberikan ke desa-desa, menurut Presiden, telah dibangun infrastruktur-infrastruktur dasar bagi rakyat yang ada di desa. "Jalan, jalan kecil-kecil yang ada di desa telah terbangun 191.000 km jalan-jalan yang ada di desa," ujarnya.

Selain itu, lanjut Presiden, dibangun juga dari Dana Desa sebanyak 58.000 unit irigasi, 8.900 pasar desa, air bersih, sanitasi, dan banyak sekali yang lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

"Artinya, infrastruktur tidak hanya urusan jalan tol, tidak hanya urusan airport, tidak hanya urusan pelabuhan, tetapi juga jalan-jalan yang ada di desa-desa itu juga terlihat sekarang ini perubahannya, terlihat sekarang ini pembangunannya karena memang telah kita gelontorkan Rp187 triliun sampai akhir 2018 kemarin," ungkap Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Setkab)

Nasib Gajah Sumatera di Bengkulu Makin Memprihatinkan

Posted: 12 Nov 2018 03:49 AM PST

BENGKULU, LELEMUKU.COM - Ini adalah hari-hari sibuk bagi mereka yang peduli pada nasib gajah Sumatra di Bengkulu, seperti Sofian Rafflesia. Dia aktif berkampanye di media sosial, membuat petisi online dan tentu saja mengajak berbagai pihak terlibat langsung di lapangan.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bengkulu Utara, khususnya penduduk lokal di kawasan bentang alam Seblat untuk menolak kehadiran tambang batubara serta melindungi bentang alam Seblat beserta isinya," kata Sofian Rafflesia, seorang pegiat lingkungan di Bengkulu.

"Hampir setiap hari, aksi masyarakat ada terus di TWA Seblat mulai dari pelajar sekolah, Pramuka, kelompok penggiat konservasi, sampai ibu-ibu PKK," kata Sofian Rafflesia menambahkan.

Bengkulu kini sedang bergerak menyelamatkan salah satu satwa kebanggaan mereka, gajah Sumatra. Sebuah perusahaan pertambangan, PT Inmas Abadi menerima izin operasi produksi dari gubernur setempat.

Masalahnya, izin itu juga memberi kesempatan perusahaan tersebut menambang batubara di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor I.315.DESDM Tahun 2017 itu seperti meriam yang akan menghancurkan benteng terakhir rumah para gajah Sumatra.

Perusahaan itu menerima izin produksi di lahan seluas 4.051 hektar. Berdasarkan kajian, 735 hektar konsesi itu tumpang tindih dengan kawasan TWA Seblat. Lalu, 1.915 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Register 69 dan seluas 540 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kampanye Upaya Penyelamatan

Koalisi Penyelamat Bentang Seblat Bengkulu, gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu ini, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpihak pada mereka. Sebuah surat sudah dikirim, namun menurut Dede Frastien dari koalisi tersebut, belum ada respons yang mereka terima dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Dalam kondisi saat ini, keputusan menteri itu sangat penting. Karena yang diinginkan perusahaan tersebut adalah pelepasan kawasan TWA menjadi areal peruntukan lain, HPT atau HP yang fungsinya bisa untuk budidaya," kata Dede Frastien.

"Namun harus kita pahami, seandainya kawasan ini dilepas oleh KLHK, ini akan berimplikasi besar terhadap masyarakat. Keputusan itu sangat berpengaruh untuk mempertahankan fungsi kawasan tersebut," ujar Dede.

Jika KLHK tidak mengeluarkan izin, status TWA sebagai kawasan konservasi terlindungi. Dengan demikian, kegiatan tambang tidak dapat dilakukan disana.

Dede, yang aktif di Walhi Bengkulu, menambahkan aktivis lingkungan di provinsi tersebut mendorong adanya moratorium tambang di kawasan hutan. Tidak hanya di kawasan TWA Seblat saja, tetapi juga di kawasan lain. Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu untuk menyelamatkan lingkungan dari ekspansi tambang dan perkebunan.

"Ini akan berpengaruh besar pada masyarakat dan generasi yang akan datang. Jika KLHK melepaskan kawasan tersebut, maka itu adalah sebuah kesalahan besar," kata Dede menegaskan.

"Daerah penyangga TWA beberapa tahun lalu pernah banjir besar, jalan keluarnya bukan pelepasan. Tetapi mari perbaiki kawasan ini. Jika langkahnya keliru, penyesalan besar akan terjadi di masa depan," kata Dede menambahkan.

TWA Seblat merupakan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor gajah Sumatra Lansekap Seblat Bengkulu dan rumah terakhir bagi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Sebagai hutan dengan status konservasi, kawasan ini berperan besar bagi kehidupan masyarakat di daerah Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat, serta Bengkulu Utara secara umum.

Bisnis vs Pelestarian

Menurut Martian dari Yayasan Ulayat, Seblat adalah bentang kawasan yang menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat di utara dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan ini penting karena di dalamnya hidup kawanan gajah Sumatra. Mereka membutuhkan area yang luas, dan sering bermigrasi baik ke utara maupun selatan melewati kawasan Seblat.

Belakangan ini, habitat gajah Sumatra makin sempit karena terdesak perkebunan. Untuk membatasi ekspansi ini, Yayasan Ulayat mendorong masyarakat setempat mengambil manfaat hutan secara ramah, dengan komitmen pelestarian.

"Kampanye kita bagaimana kawasan ini tetap lestari, masyarakatnya sejahtera. Desa-desa penyangga di Seblat ini coba kita organisir jangan sampai kawasan Seblat menjadi onggokan, ada manfaat yang bisa diterima masyarakat tetapi mereka juga punya kepedulian dalam bentuk menjaga keberlangsungannya," kata Martian.

Martian menambahkan, daya tampung Seblat sebagai sebuah kawasan sebenarnya cukup untuk populasi gajah yang ada. Tetapi tidak cukup dengan luasan, gajah juga membutuhkan area pendukung untuk keberlangsungan hidup, seperti kawasan sumber makanan dan tempat reproduksi. Dalam konteks inilah, bentang Seblat harus diselamatkan dari upaya pemerintah daerah yang melakukan perusakan atas dalih pembangunan.

"Dihadapkan kepada konteks pembangunan, konservasi itu menjadi sandungan. Secara pribadi, saya melihat investasi yang masuk abai terhadap pelestarian, baik itu sebagai kawasan dan vegetasinya maupun populasi satwa. Tentu karena ini diboncengi pemerintah daerah, kampanyenya itu kesejahteraan, tenaga kerja, pembangunan dan lainnya," ujar Martian.

Koalisi ini dengan tegas meminta KLHK untuk menolak usulan pelepasan TWA Seblat dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Hutan Produksi Lebong Kandis untuk aktivitas pertambangan perusahaan manapun.

Mereka juga meminta Siti Nurbaya merekomendasikan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu kepada PT. Inmas Abadi. Proses penerbitan izin itu terindikasi melanggar peraturan sektoral yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 jelas tertera bahwa kawasan konservasi bukan wilayah pertambangan. (VOA)